Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajukan kuota distribusi Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter–33,23 juta kilo liter kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 2025.

“Proyeksi rentang volume JBT (jenis BBM tertentu) dan JBKP tahun 2025 adalah, untuk minyak solar sebesar 18,33–19,44 Kl, minyak tanah 0,154–0,546 Kl, Pertalite sebesar 31,33–33,23 juta Kl,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Batas atas dari proyeksi Pertalite tersebut sekitar 2 juta Kl lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kuota APBN untuk penyaluran Pertalite pada 2024, yakni 31,704 juta Kl, maupun kuota penyaluran Pertalite yang dialokasikan oleh BPH Migas sebesar 31,60 juta Kl.

Sebagai catatan, selisih antara kuota APBN (31,704 juta Kl) dengan kuota yang dialokasikan BPH Migas (31,60 juta Kl) diakibatkan oleh pencadangan Pertalite sebesar 100 ribu Kl untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop.

Erika menjelaskan bahwa untuk menentukan batas atas, BPH Migas menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM, dalam hal ini minyak solar, minyak tanah, atau Pertalite, serta asumsi pertumbuhan ekonomi.

Ia meyakini bahwa berlalunya pandemi COVID-19 telah mendorong peningkatan kegiatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi bahan bakar.

Peningkatan penyaluran Pertalite terlihat melalui data realisasi oleh BPH Migas. Pada 2022, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 29,49 juta Kl, kemudian naik menjadi 30,03 juta Kl pada 2023.

“Pertumbuhan konsumsi JBKP dari 2022 ke 2023 hanya sebesar kurang lebih 1,8 persen,” kata Erika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan, pada periode Januari–April 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 9,996 juta Kl  atau 31,63 persen dari total kuota yang dialokasikan oleh BPH Migas yang sebesar 31,60 juta Kl.

Berdasarkan peningkatan penyaluran yang tercatat oleh BPH Migas, Erika memperkirakan pada Desember 2024, realisasi penyaluran Pertalite dapat mencapai 31,511 juta Kl atau sebesar 99,71 persen.

“Terkait dengan proyeksi volume JBT dan JBKP untuk 2025, BPH Migas telah mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Februari 2024,” kata Erika.

Baca juga: 

Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

Ada Apa di Balik Kisruh Impor Bawang Putih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

14 jam lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi: Apa Istimewanya Green 92 BBM Baru Pengganti Pertalite?

Wacana pemerintah menggangi pertalite dengan pertamax Green 92 semakin banyak dibincangkan seiring BBM bersubsidi dibatasi. Ini kelebihan BBM baru itu


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

2 hari lalu

Dua petugas PT Pelni melayani registrasi tiket para pemudik yang hendak balik ke Kumai, Kalimantan Tengah dengan KM Awu milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung.  Tempo/Budi Purwanto
Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

Anggota DPR mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni karena banyaknya calo tiket kapal penumpang.


KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

KY akan menyerahkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR.