Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

image-gnews
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan ini telah berdampak positif bagi industri tekstil dalam negeri, meskipun belum signifikan. 

"Meskipun belum secara signifikan meningkatkan kinerja industri TPT (tekstil dan produk tekstil) namun trennya mulai positif," kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat, 12 April 2024. 

Kebijakan pembatasan tekstil diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah diubah jadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Aturan ini mulai berlaku sejak 10 Maret 2024. Aturan itu dilengkapi regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik. 

Redma berujar saat ini peningkatan pesanan produk dalam negeri sudah mulai terlihat di sektor hilir, khususnya industri kecil menengah (IKM) garmen konveksi. Ia pun memproyeksikan peningkatan kinerja di sektor ini antara sekitar 2-3 bulan ke depan. Sementara peningkatan kinerja di sektor hulu diproyeksikan terjadi 3-4 bulan ke depan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terlebih, menurut Redma, impor akan lebih terkendali dengan diberlakukannya Permenperin 5 tahun 2024. Dia berharap akhir tahun ini kinerja industri TPT kembali pulih. Redma pun meminta agar semua pihak ikut mendukung kebijakan tersebut. Ia menilai regulasi itu pro industri padat karya dan bisa mendorong perekonomian nasional. 

Sebelumnya, sejumlah importir, peretail, pelaku jastip, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan protes atas kebijakan pembatasan impor ini. Pasalnya, banyak barang mereka yang tertahan. 

Namun, Redma meminta agar para importir secara tertib mengikuti aturan ini dengan membayar segala ketentuan perpajakan dan ketentuan terkait izin impornya. Redma juga mengimbau kepada para pelaku impor untuk mendukung pemerintah dalam menggerakan perekonomian nasional melalui optimalisasi kinerja industri padat karya.

Pilihan Editor: Khusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

11 jam lalu

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, saat ditemui di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

GAPMMI meminta BI tetap mempertahankan suku bunga di angka 6,25 persen


Pelemahan Rupiah Naikan Ongkos Produksi Makanan hingga 3 Persen

15 jam lalu

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. TEMPO/Tony Hartawan
Pelemahan Rupiah Naikan Ongkos Produksi Makanan hingga 3 Persen

Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan ongkos produksi di industri makanan meningkat hingga 3 persen.


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

16 jam lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Kemenperin: Industri Bus Berprospek Cerah di Tahun Ini, Karoseri RI Diminati

1 hari lalu

Ilustrasi armada bus Rosalia Indah. Foto : Rosalia Indah
Kemenperin: Industri Bus Berprospek Cerah di Tahun Ini, Karoseri RI Diminati

Pertumbuhan yang cukup ekspansif membuat bisnis di sektor bus memiliki peluang besar untuk dikembangkan.


Gebrakan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang Baru Dibentuk oleh Kemendag

2 hari lalu

Pakaian yang diduga diimpor secara ilegal dijual di Blok Litle Bangkok, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan label aksara Cina. Berdasarkan Permendag 25/2021, barang impor, termasuk pakaian, wajib menggunakan label berbahasa Indonesia. TEMPO/Nandito Putra.
Gebrakan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang Baru Dibentuk oleh Kemendag

Terbentuknya satgas pengawasan barang impor ilegal juga melahirkan beberapa gebrakan baru-baru ini.


Senarai Tanggapan Beberapa Pihak Terkait Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

2 hari lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Senarai Tanggapan Beberapa Pihak Terkait Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal pun disoroti oleh beberapa pihak.


Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

2 hari lalu

Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Andi Rizaldi dalam konferensi pers penyitaan sementara speaker aktif tak SNI di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. ANTARA/Muzdaffar Fauzan
Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

Kemenperin menyita 25.257 unit speaker aktif senilai Rp 10,2 miliar dari tiga perusahaan asal Cina.


Kemendag Bentuk Satgas Impor Ilegal, Ini Alasan dan Tujuannya

3 hari lalu

Perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan pakaian yang diduga merupakan impor ilegal kepada Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Pakaian itu dia beli seharga Rp 25 ribu. Padahal, bea masuk yang diberlakukan mencapai Rp 40 ribu. TEMPO/Han Revanda Putra.
Kemendag Bentuk Satgas Impor Ilegal, Ini Alasan dan Tujuannya

Kemendag membentuk satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Satgas pengawasan barang impor ilegal ini punya tujuan khusus


Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

3 hari lalu

Normalisasi saluran dan pengolahan lahan dengan alat mesin pertanian mempercepat proses olah tanah dan penanaman padi di lahan rawa.
Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

Pemerintah akan bebaskan bea masuk impor alat dan mesin pertanian


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli