TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Badan Pusat Statistik saat ini tengah berupaya menyelesaikan survei pendataan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tersebar diseluruh Indonesia. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengatakan survei sudah dilakukan sejak 2021 melalui pembuatan aplikasi.
“Kemudian pada 2022 lalu kami melakukan survei langsung kepada pelaku UKM dan koperasi,” kata Siti di Gedung Kemenkop, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Maret 2024.
Pada 2022, pihaknya melakukan survei ke 240 kabupaten dan kota di Indonesia. Kemudian pada 2023 Kemenkop melakukan survei lagi di 215 kabupaten kota yang berbeda.
“Jadi sampai saat ini sudah ada 13,4 juta data pelaku UMKM,” ujarnya.
Data itu dari survei 2021-2022 sebesar 9,1 juta pelaku usaha. Pada 2023 sebanyak 4,3 juta pelaku usaha.
Menurutnya, Kemenkop memprioritaskan penyelesaian survei di daerah potensial seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Baru menyasar ke daerah Indonesia yang lain. Siti mengatakan mayoritas pelaku usaha yang disurvei adalah mereka yang menetap, tidak terkecuali baik UMKM digital maupun konvensional.
“Ada 7 aspek yang kami dalami yakni identitas pengusaha, identitas usaha, bidang usaha, faktor marketing, produksi, keuangan dan sumber daya manusianya. Kurang lebih 100 pertanyaan,” ujarnya.
Salah satu hal yang ditanyakan, apakah usahanya memiliki izin Nomor Induk Berusaga (NIB). Kemenkop berencana data itu bakal diintegrasikan dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Nanti kami akan kerjasama untuk mereka (pelaku usaha) mana yang punya dan belum, kami terbuka soal data,” ujarnya.
Dalam pendataan, kendalanya yakni di wilayah Indonesia yang memiliki akses yang sulit. Misal di kawasan Mentawai, Papua dan lainnya.
“Ini kan survei langsung harus ketemu mereka. Harus menjangkau seluruh UMKM di Indonesia, harus kirim enumerator,” ujarnya.
Menurutnya saat ini masih ada 59 kabupaten atau kota yang belum dilakukan survei karena lokasinya sulit terjangkau. Survei itu nantinya bakal dipakai untuk pengembangan serta penertiban pelaku usaha.
Pilihan Editor: Serikat Pekerja Angkutan Tuntut Pemerintah Wajibkan THR untuk Ojol dan Kurir
