Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tembus Rekor Impor Beras, Bos Bapanas Ungkap Alasan RI Tambah Kuota Impor Jadi 3,6 Juta Ton

image-gnews
Pekerja menata beras di Gudang Bulog Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 22 Februari 2024. Perum Bulog Cabang Banyuwangi kembali menerima kiriman beras impor dari Thailand sebanyak 15.000 ton yang akan didistribusikan ke NTT dan NTB. ANTARA/Budi Candra Setya
Pekerja menata beras di Gudang Bulog Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 22 Februari 2024. Perum Bulog Cabang Banyuwangi kembali menerima kiriman beras impor dari Thailand sebanyak 15.000 ton yang akan didistribusikan ke NTT dan NTB. ANTARA/Budi Candra Setya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, menyebut, pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton untuk berjaga-jaga agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman. Meski demikian, Arief mengklaim impor 1,6 juta ton belum menjadi prioritas pemerintah. 

Sebagai informasi, pemerintah resmi menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton. Dengan penambahan kuota ini, total beras impor yang akan didatangkan pemerintah pada tahun ini sebanyak 3,6 juta ton. Maka, jika ditambah dengan kuota akhir 2023 yang ditangguhkan awal 2024 sejumlah 500 ribu ton, jumlah beras impor sepanjang 2024 akan mencapai 4,1 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah. 

"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu, kami hanya memastikan bahwa Bulog siap (jika diperlukan impor). Daripada belum ada kuotanya dan nanti rapat-rapat lagi kelamaan, ini sudah disiapkan," ujar Arief dalam keterangannya di Pasar Induk Beras Cipinang pada Rabu, 28 Februari 2024.

Dia menyebut, dengan adanya kesepakatan penambahan kuota impor, nantinya pemerintah tidak perlu menunggu waktu lama jika diperlukan impor. "Tinggal kita kontrol kapan (beras impor) masuknya," ujar dia. 

Meski demikian, Arief memastikan, importasi yang dilakukan akan tetap terukur, sehingga harga gabah di tingkat petani masih bisa terjaga. Kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan tingkat produksi dan kebutuhan dalam negeri. 

Selanjutnya: "Dilakukan importasi sekitar 3 juta ton (pada 2023)...." 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Jusuf Hamka Bilang Namanya Konsisten Muncul di 6 Survei Internal Golkar untuk Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Bilang Namanya Konsisten Muncul di 6 Survei Internal Golkar untuk Pilkada Jakarta

Jusuf Hamka mengaku Airlangga memerintahkan dirinya maju di Pilgub Jakarta karena memiliki elektabilitas yang bisa membantu Kaesang.


Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

1 hari lalu

Warga Rempang-Galang terus menyuarakan penolakan relokasi pada Minggu malam, 16 Juni 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

Airlangga juga meminta Forkopinda untuk selalu berkoordinasi agar PSN Rempang bisa terealisasi


Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.


Hari Puncak Koperasi Nasional, Menko Airlangga Minta Dekopindo Libatkan Anak Muda

1 hari lalu

Menko Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara puncak perayaan hari koperasi nasional di Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Hari Puncak Koperasi Nasional, Menko Airlangga Minta Dekopindo Libatkan Anak Muda

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar koperasi mengutamakan anak muda dan digitalisasi.


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

1 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

1 hari lalu

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

KADI sebut penyelidikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) perlu waktu satu tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) lebih cocok untuk pemulihan kilat.


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

2 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).


Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

Menteri Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam