TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE) memenangkan pengadaaan lift dan ekslatator untuk fasilitas utama pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diumumkan oleh Mitsubisi Electric Building Solutions Coorporations (MEBS).
"PT MJEE telah mendapat pesanan besar untuk memasok total 55 unit yang teridiri 33 elevator dan 22 ekslator untuk proyek IKN tahap 1," kata President MEBS Tadashi Matsumoto dalam siaran pers di ACN Newswire, Senin, 26 Februari 2024.
Tadashi mengatakan, pesanan lift dan eksalator untuk IKN tersebut merupakan hasil dari kinerja bisnis MJEE yang solid di pasar elevator dan ekslator Indonesia. Selain itu, ia mengklaim, pesanan tersebut didapat karena MJEE memiliki kualitas tinggi dalam produk dan layanannya. Lebih lanjut, dalam rilisnya, Tadashi juga mengatakan bahwa Indonesia menjadi pasar terbesar ketiga untuk lift dan eskalator MJEE di kawasan ASEAN, di bawah Vietnam dan Thailand.
"Indonesia memiliki populasi dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di ASEAN dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan permintaan yang kuat seiring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Tadashi.
Tadashi juga mengatakan, MJEE mulai menjual lift dan eskalator di Indonesia pada 1996. Saat ini, MJEE telah memiliki basis produksi di Karawang, Jawa Barat, dan telah memenuhi kebutuhan lokal dengan menggabungkan suku cadang utama yang diimpor dari Thailand.
Pada September 2021 MJEE menerima sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen atau lebih. Angka tersebut untuk produk lift tanpa ruang mesin dengan kapasitas beban tetapan 1.275 hingga 1.600 kg.
"Sertifikat ini memungkinkan perusahaan berpartisipasi aktif dalam proyek pembelian dan pengadaan pemerintah Indonesia, serta badan usaha milik negara dan badan publik lainnya," kata Tadashi.
Ia pun optimistis tren ini bisa mempercepat perluasan bisnis lift dan eskalator Mitsubhisi di Indonesia.
"MEBS akan terus menyediakan produk dan layanan yang aman dan andal ke pasar Indonesia melalui MJEE, sambil meningkatkan TKDN dari model lain menjadi 40 persen atau lebih," ucap Tadashi.
Sebelumnya, pada Maret 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengunjungi pabrik MJEE di Cibitung, Jawa Barat, untuk melakukan sertifikasi produk. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud mengatakan sertifikasi itu dilakukan terhadap TKDN maupun Standar Nasional Indonesia atau SNI. Tujuannya untuk memastikan produk yang dijual merupakan produk dalam negeri yang telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
“Kementerian PUPR berkomitmen untuk melakukan belanja produk dalam negeri (PDN) sebesar 95 persen dari pagu anggaran tahun 2023," ujar Nicodemus Daud.
Nicodemus mengatakan, hal tersebut merupakan upaya menjalankan Instruksi Presiden RI untuk menggunakan Produk Dalam Negeri dan menekan penggunaan produk impor.
"Dengan catatan selama kebutuhan spesifikasi dalam dipenuhi dalam negeri atau produk tersebut dapat diperoleh atau diproduksi di dalam negeri," ujarnya.
RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Resmi Kendalikan Vale Indonesia, Erick Sebut Ingin Percepat Hilirasasi, Terbuka dengan Semua Investor
