TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menanggapi soal rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis yang dijanjikan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, rencana ini memiliki risiko tinggi yaitu mengganggu keseimbangan APBN.
Komaidi mengatakan harga energi sangat vital, sehingga pemangkasan anggaran subsidi BBM dapat mengurangi daya beli atau konsumsi masyarakat. Apabila konsumsi turun, tuturnya, pertumbuhan ekonomi pun turun.
"Kalau pertumbuhan ekonominya turun, penerimaan pajak juga akan turun karena dihitung dari rasio terhadap PDB (produk domestik bruto)," ujar Komaidi saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 17 Februari 2024. Sehingga, penerimaan pajak akan turun jika penerimaan pajak turun.
Komaidi menggarisbawahi, penerimaan APBN pun secara otomatis akan turun apabila penerimaan pajak berkurang. Sebab, komponen terbesar dari APBN adalah pajak. Karena itu, ia menilai pemerintah mendatang harus berhati-hati dalam menyeimbangkan anggaran ini.
Dia menjelaskan, konsep ekonomi makro dan energi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan sektor energi apabila ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Apabila harga energi naik, ujar Komaidi, masyarakat akan melakukan penyesuaian konsumsi. Sebab dengan bertambahnya pengeluaran untuk biaya energi seperti BBM dan LPG, masyarakat bakal mengurangi porsi pengeluaran konsumsi lainnya. Terlebih, pengeluaran untuk energi sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan tak dapat dikurangi.
Ia memberi contoh pegawai dengan haji Rp 5 juta per bulan biasa mengalokasikan Rp 1 juta untuk kebutuhan energi. Misalnya harga BBM dan LPG naik, alokasinya bertambah menjadi Rp 1,5 juta untuk kebutuhan energi. Walhasil, konsumsi lainnya otomatis akan berkurang,
Apabila hal itu terjadi hampir di seluruh konsumen Indonesia, Komaidi memperkirakan dampaknya akan mengganggu ekonomi Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi akan turun karena mereka akan mengurangi belanja di sisi lainnya demi untuk kebutuhan energinya tetap jalan," ujarnya.
Komaidi menuturkan, anggaran subsidi BBM yang besar saat ini seolah-olah bisa digeser untuk program lain. Namun, ia menilai resikonya sangat besar karena harga energi sangat vital. Kecuali, kata dia, apabila masyarakat Indonesia sudah memiliki pendapatan yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
Tetapi dia menilai saat ini masyarakat masih sensitif terhadap kenaikan harga energi. Oleh sebab itu, dia berharap tim ekonomi di pemerintah selanjutnya dapat lebih cermat menghitung keseimbangannya dan bijaksana dalam membuat keputusan.
"Atau bisa juga memilih elemen-elemen mana yang lebih pas untuk dikurangi dibandingkan energi," kata dia.
Adapun untuk merealisasikan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 400 triliun. Untuk itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan ada rencana pemangkasan anggaran subsidi BBM. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soekarno ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.
Namun belakangan, Eddy membantah rencana pemangkasan subsidi BBM tersebut. Menurut dia, pernyataannya telah dikutip secara tidak akurat. Tetapi, ia tak menampik bahwa Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi apabila resmi memenangkan Pilpres 2024.
Pilihan Editor: Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut
