TEMPO.CO, Jakarta - Isu agraria, lingkungan hidup dan keberlanjutan akan menjadi tema dalam debat cawapres (calon wakil presiden) pada Minggu, 21 Januari 2023. Debat mempertemukan tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.
Jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengandalkan food estate untuk ketahanan pangan, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menjagokan pangan lokal dan desa mandiri, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencantumkan reforma agraria untuk mencapai ketahanan pangan tersebut.
Dalam dokumen visi-misinya, Anies-Muhaimin berjanji akan mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian. Mereka juga berjanji akan memberdayakan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah. Mereka juga berjanji akan mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan.
Anies-Muhaimin juga berkomitmen mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya, melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan. Mereka juga akan menata kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu.
Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan. Mereka pun berjanji bakal menuntaskan program “Kebijakan Satu Peta” dan “Kebijakan Satu Data”, serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah, untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari.
Lebih lanjut, Anies-Muhaimin berjanji akan memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, guna mendongkrak ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan partisipatif. Mereka juga akan mengembangkan rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia. Terakhir, dalam urusan agraria, pasangan ini akan menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah.
RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Disebut Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, Ini Respons Pihak Sri Mulyani, Basuki, dan Budi Karya
