TEMPO.CO, Jakarta - Debat calon wakil presiden pada Ahad, 21 Januari 2024, akan mengusung tema "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa". Debat cawapres akan mempertemukan tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.
Menarik untuk menanti apa yang disampaikan oleh para calon dalam debat nanti. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming misalnya punya visi dan misi mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
“Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama,” demikian tertulis dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran.
Untuk program pangan, keduanya akan mengandalkan program food estate, yaitu pembukaan lahan tanaman pangan baru berskala besar, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Prabowo-Gibran menargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029 mendatang.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta capres-cawapres nomor urut dua PrabowoSubianto-Gibran Rakabuming Raka tidak melanjutkan proyek food estate jika terpilih dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi, dalam dokumen visi-misinya, Prabowo-Gibran memasukkan reforma agraria ke program kerja bertajuk Swasembada Pangan.
"Kami harap jangan lanjutkan food estate karena food estate anti reforma agraria," kata Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, untuk mencapai ketahanan pangan, seharusnya tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
“Food estate lahir atas kegagalan pemerintah melindungi lahan pertanian produktif di Jawa dan hancurnya family farming di Jawa seiring alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali di Jawa,” ujar Yusuf kepada Tempo, dikutip Minggu, 14 Januari 2024.
Selain food estate, untuk mencapai swasembada pangan, Prabowo-Gibran akan menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Reformasi agraria menurut mereka sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Prabowo-Gibran juga berjanji akan merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak, menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani, mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Dalam dokumen visi-misi itu juga tertulis Prabowo-Gibran akan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat industri pupuk dalam negeri, menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mmperkuat tata kelola impor pangan pokok.
Prabowo-Gibran juga berjanji akan memperkuat program-program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian, merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif, merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, hutan tanaman industri (HTI), dan hutan produksi, dengan menerapkan skema PPPP (Public Private People Partnership). Juga akan memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Bapanas, Bulog, bersama ID FOOD. Prabowo-Gibran juga berjanji untuk mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat, memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi, serta memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut.
“Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu,” tulis dokumen tersebut.
Defara Dhanya Paramitha
Pilihan Editor: Politikus PDIP Sebut 5 Menteri Dikabarkan Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi
