- Jokowi Dikritik Serikat Petani: Tambahan Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun tanpa Validasi Data Tak Selesaikan Masalah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kebijakan menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2024. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang terus menghantui petani. Meski dianggap sebagai langkah positif untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan kritik terhadap kebijakan ini.
Ini diungkapkan Jokowi saat menghadiri acara Pembinaan Petani Jawa Tengah di Banyumas, Selasa, 2 Januari 2024. Kenaikan kuota subsidi dan penyaluran tepat waktu menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk.
Namun, kejadian serupa sering berulang setiap tahun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, petani di lapangan masih mengalami kendala. Beberapa petani yang memiliki kuota pupuk subsidi dalam kartu tani mereka tidak dapat menebus pupuk, karena pupuk subsidi tidak tersedia di kios atau distributor.
Henry Saragih, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI), melalui keterangan resmi, menyatakan bahwa permasalahan pupuk kimia bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk dan keterbatasan anggaran.
"Peningkatan anggaran memang bisa menambah kuota pupuk, tapi belum bisa menyelesaikan masalah-masalah lain yang dihadapi petani, seperti validitas data petani dan data luasan tanah pertanian yang jadi acuan penyaluran pupuk subsidi", Henry menuturkan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Blusukan Prabowo Diduga Settingan, Bagaimana Tanggapan TKN…
