TEMPO.CO, Jakarta - PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD). Publikasi yang dulu dikenal dengan Bond Book ini berisi informasi terkait dengan efek bersifat utang di Indonesia.
Direktur Utama PHEI, Mohamad Kadhafi Mukrom, mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mengelola data, serta informasi yang terjadi di pasar surat utang Indonesia untuk dirangkum dan disajikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Tidak hanya untuk kebutuhan pelaku pasar, tapi juga bagi mahasiswa ataupun mereka yang sedang menyusun tugas atau skripsi atau tesis, serta bagi para dosen juga sebagai bahan ajar atau analisa bagi pihak-pihak yang membutuhkan data terkait dengan informasi pasar surat utang, untuk dirangkum dan dihadirkan bagi seluruh lapisan masyarakat," ucap Kadhafi dalam Peluncuran E-IBMD di Main Hall BEI, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.
Menurut Kadhafi, peluncuran dalam bentuk format elektronik atau digital ini sejalan dengan dalam mengurangi dampak emisi karbon, serta upaya meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. “Perubahan ini merupakan peralihan opsi lebih ramah lingkungan dan kami harapkan lebih interaktif, fleksibel, dan mudah diakses oleh semua pihak,” tuturnya.
Dia berharap, dengan kemudahan akses maka akan lebih bermanfaat dan bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi. “Lebih user friendly tentunya,” ucap Kadhafi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum BEI, Risa E. Rustam, mengapresiasi peluncuran e-book interaktif ini. Dia menjelaskan soal pasar surat utang yang saat ini tidak hanya berkembang, tapi juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan negara.
“Kontribusi pasar surat utang tidak hanya terlihat dalam penentuan kebijakan moneter Bank Indonesia, tetapi juga mampu menyediakan akses pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis," kata dia.
Adapun Risa, mewakili BEI, berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan pasar surat utang bersama OJK, DJPPR Kementerian Keuangan, BI, dan SRO, dengan menjadikan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) sebagai sentral dan ekosistem perdagangan surat utang dan juga pasar uang.
Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Janji Evaluasi Proyek Strategis Nasional Jokowi
