Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

image-gnews
Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta PT Timah (Persero) Tbk. buka suara usai Kejaksaan Agung menetapkan 16 nama tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan sejak 2015 sampai 2022. 

Sekretaris Perusahaan PT Timah Abdullah Umar membeberkan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PT Timah sepanjang 2017 sampai 2022, yakni penambangan liar. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, PT Timah akhirnya mengambil kebijakan operasi berupa Program Sisa Hasil Pengolahan dan Program Kerja Sama Sewa-menyewa Smelter. 

"Namun dalam implementasinya, justru terjadi berbagai permasalahan dan penyimpangan yang berpotensi melawan hukum," kata Abdullah dalam keterangan resmi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Kamis, 4 April 2024.

Dia melanjutkan, secara bisnis memang perseroan diperbolehkan mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan penambangan di wilayah IUP.

Adapun bentuk kerja sama pertambangan yang berlaku di perseroan berpedoman pada Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 124 Ayat 1. Regulasi tersebut mengatur bahwa pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 22 Ayat 3. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pemegang IUP OP dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan mineral alluvial kepada pemegang IUJP guna pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerja sama penambangan darat dan laut di lingkungan PT Timah. Artinya, kata Abdullah, mitra usaha harus memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan.

Mengenai rincian lokasi tambang yang IUP-nya disalahgunakan dan dikorupsi tersebut, perseroan mengaku tak tahu dari IUP mana saja pelaku korupsi melakukan kegiatan tambangnya. "Perseroan hanya menerima hasil produksi timah dari IUP sendiri."

Menurut dia, perseroan telah melakukan good mining practice. Oleh sebab itu, sampai saat ini tidak ada dampak berupa pencabutan IUP perseroan di tengah dugaan kasus korupsi. Di samping itu, perseroan juga tidak mendapatkan gugatan hukum maupun proses hukum akibat kasus korupsi ini. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, kata Abdullah, PT Timah sudah tidak bekerja sama lagi dengan pihak terkait yang disangkakan melakukan tindakan korupsi. Adapun perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Refined bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa. Pemberitahuan pengakhiran Surat Perjanjian Kerja Sama sewa-menyewa peralatan processing untuk penglogaman timah telah berakhir pada 1 Juli 2021.

Mengingat sejumlah nama yang masuk dalam daftar tersangka korupsi merupakan eks pejabat tinggi PT Timah seperti direksi, Abdullah mengatakan bahwa direksi yang menjabat saat ini tidak terlibat kasus korupsi yang terjadi. Direksi yang menjabat saat ini diangkat pada Mei 2022 dan Juni 2023.

Salah satu tersangka lainnya adalah Harvey Moeis. Secara perdata, kata Abdullah, Harvey tidak ada hubungan dengan perseroan. Begitu pula dengan tersangka Helena Lim, diklaim tidak ada hubungan dengan PT Timah secara perdata. 

Akan lebih hati-hati dengan pihak ketiga 

Abdullah menyebut, PT Timah menyatakan akan lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 

Saat ini, perseroan telah membentuk tim penanganan perkara hukum tindak pidana korupsi dan pemulihan aset. Selain itu, perseroan juga telah menyampaikan beberapa data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Data tersebut diperlukan guna menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 

Dia menambahkan, PT Timah juga telah melakukan perbaikan secara internal. Mulai dari perbaikan sumber daya manusia, tata kelola proses bisnis dan transformasi organisasi, peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, meninjau kembali kebijakan dalam penunjukan wirausaha, serta penguatan good corporate governance

Menyangkut taksiran kerugian negara dan lingkungan sebesar Rp 271 triliun, PT timah tak bisa berkomentar. "Perseroan tidak termasuk pada kerugian ekologis tersebut karena sudah melakukan kewajiban reklamasi 100 persen," ucap Abdullah. 

Pilihan Editor: Ramai Kasus Korupsi Timah, Luhut Dorong Digitalisasi Pengelolaan Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

2 jam lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

9 jam lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

17 jam lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

19 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju.


KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

22 jam lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

KPK telah merampungan pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengerukan alur pelayaran.


Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset tanah dan mobil mewah milik Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah.


Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barang bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Majalah Tempo edisi 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka korupsi timah merupakan teman dekat Robert Bonosusatya.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

1 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat Djoko Dwijono (tengah) mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Tipikor, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Dalam sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna dan mantan Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan Biswanto. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono tidak diminta mengembalikan uang negara.


KPK Cegah Seorang WNA Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Seorang WNA Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

Sebelumnya, KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan.