TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan orientasi input ke outcome.
Dalam orientasi input ada paradigma soal berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, sedangkan orientasi outcome ada pemikiran berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target bisa tercapai.
Rini mengatakan perubahan paradigma itu sesuai arahan dari Prabowo dalam rapat kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2024. “Untuk melakukan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.
Karena itu, Rini mengatakan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Dia mencontohkan, dalam pengentasan kemiskinan kementerian dan lembaga masih mengejar target masing-masing. “Sehingga belum berfokus pada kinerja atau capaian bersama,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri. Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN.
Baca juga:
“Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.
Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
Dalam 100 hari kerja, Rini mengatakan Kemenpan RB akan fokus membentuk dan menata organisasi kementerian Kabinet Merah Putih sekaligus pengisian jabatan Aparatur Sipil negara di kabinet. Selain itu, Kemenpan RB juga akan menetapkan peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP). Kemudian, Kemenpan RB juga akan menata tenaga non-ASN. “Kami bergerak terus,” kata Rini.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kemenkeu akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.
Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Utang Petani dan Nelayan Terdampak Krisis Moneter Akan Diputihkan, Segini Jumlahnya
