3. Implementasi NIK jadi NPWP Diundur ke 1 Juli 2024, Begini Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak
Pemerintah memundurkan tnggat waktu implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi kebijakan itu berlaku per 1 Januari 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan hal itu telah mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024.
"Dan juga setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak, maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi wajib pajak (WP),” kata Dwi di Jakarta, Selasa, 12 Desesmber 2023.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. OJK Telusuri Aset Asuransi yang Sudah Di-CIU hingga ke Luar Negeri
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen melindungi pemegang polis perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya alias di-CIU. Salah satunya, dengan menelusuri aset perusahaan tersebut hingga ke luar negeri, sehingga bisa membayar tunggakan kepada nasabahnya.
“Terkait konsumen asuransi yang di-CIU asuransinya, kalau di OJK sudah ada mekanismenya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023.
Kiki, sapaan akrabnya, menjelaskan jika suatu perusahaan asuransi dicabut izin usahanya, ada ketentuan untuk membentuk tim likuidasi. Menurut dia, OJK berkomitmen mengawasi pemenuhan hak-hak para pemegang polis.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Tarif Tol Cipali Terbaru Semua Gerbang....