TEMPO.CO, Jakarta - Aturan tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia resmi ditebitkan Kementerian Keuangan. Aturan yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Desember 2023 itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) Kemenkeu, Askolani menjelaskan latar belakang terbitnya aturan itu, yakni karena Pekerja Migran Indonesia mempunyai kontribusi signifikan terhadap perekonomian. “Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa kami,” ujar Askolani di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023.
Selain devisa negara, penghasilan yang diperoleh para pekerja sebagian besar dikirim ke Indonesia (remitansi), sehingga berdampak pada perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di mana kontribusi remitansi pada 2019 mencapai Rp 159 triliun, pada 2020 sebesar Rp 135,7 triliun, pada 2021 sebesar Rp 136,5 triliun, dan 2022 sebesar Rp 139,4 triliun.
“Jadi ini adalah jumlah yang tentunya sangat membantu ekonomi kami dari aktivitas Pekerja Migran Indonesia yang harus didukung,” tutur Askolani.
Menurut dia, inti dari regulasi itu mengatur mengenai barang kiriman Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya sudah diatur di PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Tujuannya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dari pada pelayanan dan juga penyelesaian dokumen barang kiriman.
Butuh aturan baru yang lebih longgar
