TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
"Demokrasi Indonesia itu sama dengan sistem demokrasi terbuka di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tapi demokrasi dengan adanya intervensi AI ini, saya harus mengatakan kita harus sangat berhati-hati dalam hal keberlanjutan dan kualitas demokrasi," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia-EU Investment Summit 2023 di Jakarta, pada Kamis, 30 November 2023.
Menurut Sri Mulyani, AI mengelompokkan orang sesuai dengan preferensi masing-masing. Pengelompokkan itu misalnya berdasarkan kesukaan makanan atau bacaan tertentu. Nantinya, dengan teknologi digital ini akan tercipta kelompok-kelompok.
"Teknologi digital ini membagi masyarakat berdasarkan preferensi mereka. Kecerdasan buatan sangat sistematis. Ada yang suka makanan termasuk dalam kelompok makanan, suka traveling akan masuk ke kelompok ini. Kita ini telah diatur secara sistematis oleh AI. Saya hanya bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di klaster saya dan kemudian berdiskusi hanya di antara klaster saya," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, pengelompokan ini berpotensi membuat masyarakat hanya bergerak dalam klusternya. Perbedaan akan semakin samar akibat adanya pengelompokkan akibat kecerdasan buatan.
"Lalu diskusinya hanya bagi sebagian golongan tadi dan kita hanya merasa berbeda dengan orang yang lainnya. Mungkin orang yang biasanya satu kamar ternyata ada dalam klaster yang berbeda," ucap Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Kenaikan UMP 2024 Capai 4 Persen, Thornton Indonesia Ungkap Dampaknya ke Investasi
