TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai komitmen pendanaan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau Rp 314 triliun sebagai suatu program cukup kontradiktif.
Salah satu faktornya karena rancangan rencana investasi dan kebijakan komprehensif (comprehensive investment and policy plan atau CIPP) kesepakatan kemitraan JETP yang ada dalam dokumen tersebut.
“Target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius, yakni mencapai 44 persen pada 2030,” ujar Bhima dalam acara konferensi pers di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.
Menurut Bhima, minimnya target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih hijau.
Di sisi lain, Bhima menyebutkan hanya ada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon.
“Sebagian PLTU yang masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1, sebenarnya sudah masuk dalam skema ETM (energy transition mechanism atau mekanisme transisi energi),” kata dia.
Dia mengklaim seolah tidak ada niat serius untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. “JETP menjadi tidak jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak dilakukan dengan serius,” tuturnya.
Selain itu, melalui riset yang dilakukan oleh CELIOS dengan melibatkan 1.245 orang responden, mengungkap sebanyak 76 persen masyarakat tidak mengetahui adanya JETP.
“Hasil survei menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai JETP masih sangat rendah,” tuturnya. Survei menunjukkan informasi terkait JETP lebih dipahami oleh masyarakat di Bali dibanding daerah lain.
Hal ini, kata Bhima, mengindikasikan bahwa informasi JETP lebih dikaitkan event G20 sehingga persebaran informasi tindak lanjut komitmen transisi energi berkeadilan dipersepsikan belum merata.
“Padahal, masyarakat yang terimbas dengan adanya penutupan PLTU, misalnya di Kalimantan sebagai pemasok batubara dan di daerah tempat PLTU beroperasi, perlu terlibat aktif dalam merumuskan program JETP,” kata dia.
Pilihan Editor: Jokowi Revisi Target Penarikan Utang jadi Rp 421 Triliun, Bagaimana Respons Kemenkeu?
