Komitmen Kerja Sama di Bidang Riset dan Inovasi, Indonesia Terima Hibah Rp 499 Miliar dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, bersama dengan Pemerintah Australia meluncurkan meluncurkan kolaborasi inovatif terbaru, yakni Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia atau yang dikenal sebagai KONEKSI.

Program ini merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen sebesar Aus$ 50 juta atau sekitar Rp 499 miliar dan akan dilaksanakan selama lima tahun.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan, KONEKSI ini merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bersifat kolaboratif untuk riset ilmiah.

Program ini akan melibatkan pemerintah, industri, dan institusi riset kedua negara yang mendorong hilirisasi penelitian dan pengembangan menjadi teknologi tepat guna untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

“Kami berharap bahwa dengan kerja-kerja ilmiah melalui riset yang sifatnya scientific itu akan melahirkan banyak temuan atau rekomendasi yg relevan untuk kebutuhan pembangunan kita,” kata Amich di Gedung Kementerian PPN/Bappenas pada Senin, 13 November 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyambut baik peluncuran program KONEKSI ini. Menurutnya, KONEKSI akan mendorong kemitraan kolaboratif antara lembaga pengetahuan di Indonesia dan Australia untuk menyelenggarakan penelitian bersama. 

“Saya senang dapat meluncurkan sebuah kolaborasi baru antara Australia dan Indonesia dalam bidang pengetahuan dan inovasi, yang memperkuat kerja sama kedua negara dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, KONEKSI telah menghasilkan capaian yang sangat signifikan, dengan terpilihnya 38 penerima hibah riset di bidang lingkungan dan perubahan iklim, yang melibatkan lebih dari 100 kemitraan antara institusi-institusi di Australia dan Indonesia.

Pilihan Editor: Ekonom Ungkap 2 Kriteria yang Diharapkan Pelaku Pasar dari Capres