TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan pembiayaan pensiun dini PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap belum final.
Suharso tak menjelaskan lebih lanjut rencana pendanaan melalui Just Energy Transition Partnership alias JETP. Sebagai informasi, JETP berasal dari negara-negara maju G7+ yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.
Rincian pendanaannya berasal dari Internasional Partner Group (IPG) dan The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) masing-masing sebesar US$ 10 miliar.
Suharso menuturkan, risiko dalam pendanaan JETP belum dihitung oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, lanjut dia, setiap pembangkit listrik yang dipensiun dinikan pasti sangat individual dan tidak bisa disamaratakan.
"Belum, untuk pembiayaan dari sisi pensiun dini belum final," kata Suharso saat ditemui usai CEO Insight di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin, 23 Oktober 2023.
Dia melanjutkan, isu dalam transisi energi adalah refinancing. Menurut Suharso, negara yang menjanjikan menyalurkan pendanaan melalui JETP belum adaptif dengan keadaan di lapangan mengenai tentang cara berpartisipasi.
Rencana desain ulang pendanaan
