TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 27,2 juta poundsterling atau Rp 512 miliar dari Pemerintah Inggirs untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Hibah itu diberikan melalui United Kingdom – Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) dalam penandatanganan Technical Agreement Program Insiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative atau LCDI Phase 2.
Dalam pemberian hibah tersebut Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan mendukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. Menurutnya, perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama, mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” tutur Trevelyan dalam Penandatangan Technical Agreement Hibah Low Carbon Development Initiative Programme antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris, di Kantor Bappenas, Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023.
Namun apa yang dimaksud dengan Program Insiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Initiative atau LCDI? LCDI adalah platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon memiliki tujuan Sustainable Develoment Goals (SDGs) ke 13 atau Aksi Perubahan Iklim sebagai dasar utama mendukung SDGs.
Proyek Pembangunan Rendah Karbon merupakan inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca yang secara lansung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakt melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Protek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energo, transportasi, limbah dan blue carbon sesuai dengan sektor prioritas Pembangunan Rendah Karbon.
Pembangunan Rendah Karbon dilaksanakan pembangunannya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sejak tahun 2010. Sejak 2010 hingga 2019, beberapa proyek percontohan Pembangunan Rendah Karbon melalui Dana Perwaluan Perubahan Iklim Indonesia atau Indonesia Climate Change Teust Fun tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya: Sejak 2020, pembangunan proyek Pembangunan Rendah Karbon....