TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan penolakan terhadap rencana kebijakan pemerintah dalam memperketat impor. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menilai kebijakan itu dilakukan secara serampangan.
"Salah resep dan salah obat, kami tolak pengetatan impor secara serampangan. Tidak dipilih mana yang baik dan mana yang merugikan," kata Firman kepada Tempo, Jumat, 20 Oktober 2023.
Adapun Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama jajarannya telah sepakat memperketat arus masuk barang impor ke Tanah Air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berujar pemerintah akan mengawasi terhadap importir umum ihwal penegakan aturan post border menjadi border. Zulkifli berujar, tujuan kebijakan ini agar Indonesia tidak dibanjiri produk impor.
"Pemerintah ngatur, pertama agar jangan sampai di sini barang-barang dari impor banjir," kata Zulhas saat ditemui di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023. " Kalau impornya banjir, UMKM industri dalam negeri tertekan, kalah."
Menurut Firman, tidak semua pelaku impor bisa dipukul rata sebagai pihak yang merugikan pelaku usaha di Indonesia. Ia berujar banyak pelaku usaha dalam negeri atau merek lokal yang membutuhkan penambahan variasi produk yang berasal dari hasil impor. Di sisi lain, ada global brand yang ekspornya juga besar tapi butuh impor dalam skala kecil utk kehadiran brand mereka.
"Dengan pengetatan impor secara masif justru akan merugikan pelaku usaha yang jujur dan taat aturan," ucapnya.
Klaim pertumbuhan impor yang kecil