Hal itu nantinya akan melibatkan PT Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Bali, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Bahkan, hal itu juga sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan. Di mana beban PSC untuk wisawatan sebesar US$ 10 yang akan dimasukkan ke dalam tiket pesawat.
“Karena penerbangan di Bali itu 60 persennya internasional, dan internasional US$ 10 di tiket itu enggak ada artinya. Ketika extended, waktunya bisa lebih pendek, tadinya 2 jam jadi 15 menit. Hitung-hitungannya, kita bukan dari spending (pengeluaran) dulu, tapi dari revenue-nya (pendapatan),” kata Ervan.
Dia melanjutkan bahwa setelah dihitung dengan 85 ribu orang turis yang datang maka bisa menghasilkan sekitar Rp 2 triliun. Misalnya nilai proyek pembangunan Rp 5 triliun, artinya kurang lebih bisa dihasilkan dari pendapatan selama tiga tahun. “Oh ketemu arahannya PSC, kita simulasikan kita dapat revenue-nya.”
Adapun otoritas pemberian PSC nantinya akan diatur oleh Kementerian Perhubungan. Namun hal itu masih perlu diuji. Namun, dengan US$ 10 tadi, jika layanannya lebih baik itu dampaknya akan benar-benar dirasakan wisawatan yang datang ke Bali.
“Nanti bisa kita tetapkan sehingga kepastian usaha investasi terhadap moda transportasi ini menjadi visible (terlihat). Itu satu, belum land value capture, kita belum hitung,” tutur Ervan.
Kementerian Perhubungan mulai mematangkan rencana pengembangan LRT Bali. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, memastikan lembaganya akan menajamkan desain teknis rencana proyek tersebut bersama mitra bisnis dari Korea Selatan.
"Kami kejar studi kelayakan (feasibility study/FS) LRT Bali agar selesai tahun ini sehingga pembangunannya bisa segera dimulai," ujar dia pada 2 Juni 2023 lalu.
Entitas asing yang digandeng untuk proyek ini adalah Korean National Railway (KNR), operator dan penyedia kereta api milik pemerintah Negeri Ginseng; serta Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND), yang terbiasa menyokong pendanaan proyek kemitraan antar pemerintah. Menurut Risal, Dinas Perhubungan Bali dan tim KNR sudah mengerjakan pra-FS atau studi awal LRT pada 2021.
Awal gagasan proyek LRT Bali kembali mencuat
