TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati anggaran belanja pemerintah pusat 2024 sebesar Rp 1.090,8 triliun. Menurut dia, anggaran itu terutama untuk mendanai berbagai program-program nasional yang penting dari mulai pemilihan umum atau Pemilu 2024 dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pusat, TNI, dan Polri sebesar 8 persen. Juga untuk penggunaan produk-produk dalam negeri di dalam pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga.
“Serta bantuan sosial yang harus makin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 September 2023.
Sedangkan belanja non kementerian dan lembaga nilainya Rp 1.376,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran pensiun yang mengalami kenaikan atau dinaikkan 12 persen untuk mengikuti perubahan dari biaya hidup selama 3 tahun ini. Di mana semenjak covid-19 belum pernah melakukan perubahan terhadap manfaat pensiun.
Di dalam belanja non kementerian dan lembaga, kata Sri Mulyani, ada juga untuk subsidi dan kompensasi terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Hasil panja menyebutkan ada kenaikan untuk anggaran subsidi kompensasi. Karena adanya perubahan harga minyak di dalam asumsi.
“Kita perlu untuk terus melihat perkembangan dari harga minyak ini yang akan mempengaruhi besaran belanja non kementerian dan lembaga dari sisi subsidi dan kompensasi,” ucap Sri Mulyani.
Bendahara negara juga menjelaskan bahwa di dalamnya juga ada subsidi untuk petani terutama pupuk, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui kredit usaha rakyat yang signifikan, dan bagi dunia usaha. Sedangkan transfer ke daerah nilainya sebesar Rp 857,6 triliun yang telah menampung berbagai catatan dari panja, termasuk penggajian PPPK daerah, kenaikan gaji pokok ASN daerah, dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
“Serta mendukung program nasional untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi stunting,” tutur dia.
Untuk indikator sasaran pembangunan, Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mencermati catatan dari panja. Di mana pemerintah akan terus bersama-sama dengan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kehadiran APBN di dalam mencapai sasaran pembangunan.
“Dari mulai tingkat kemiskinan termasuk tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran, rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Buntut Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Buat Peta Kebijakan Investasi
