TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Ia menyebut bahwa konflik tersebut bukan semata-mata masalah komunikasi, dapat memberi citra buruk di mata investor, hingga menilai pembatalan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional (PSN) mestinya bisa dilakukan. Berikut ragam pernyataan lengkapnya dihimpun Tempo.
Bukan semata-mata masalah komunikasi
Bhima menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan semata-mata karena masalah komunikasi. Namun, sudah termasuk community displacement atau pemindahan komunitas karena bakal merelokasi 16 kampung.
"Jadi, ada oversimplikasi (penyederhanaan berlebihan) di tingkat pemerintah karena menganggap ganti rugi bisa menyelesaikan masalah," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.
Bhima mengatakan perkara relokasi di Pulau Rempang bukan perkara sederhana. Ada mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup masyarakat yang terancam. Jadi, menurutnya relokasi bukan hal yang sederhana hanya pemindahan orang
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.
Bisa beri citra buruk Indonesia di mata investor
Selain itu, Bhima menyatakan bahwa konflik di Pulau Rempang dapat membuat Indonesia dipandang buruk oleh investor karena mereka menganggap stabilitas keamanan negara berisiko dan menjadi preseden bahwa proses investasi tidak memiliki standar sosial dan lingkungan yang memadai.
Bhima mengatakan bahwa proyek sebesar Rempang Eco City harus melalui uji kelayakan yang menyeluruh. Ia menyatakan bahwa uji kelayakan ini melibatkan biaya sosial lingkungan dan internal rate of return (IRR).
Kendati demikian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak khawatir situasi itu menjadi citra buruk investasi. "Saya pikir, nggak, lah. Nanti kita lihat. Itu biasa, dinamika," ujarnya ketika ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 September 2023.
