Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyaluran KUR per Agustus 2023 Baru 50 Persen dari Target Rp 297 Triliun, Ini Sebabnya

image-gnews
Keberadaan KUR Super Mikro menjadi komplementer dari Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang juga ditujukan untuk UMKM.
Keberadaan KUR Super Mikro menjadi komplementer dari Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang juga ditujukan untuk UMKM.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM hingga akhir Agustus 2023 baru mencapai 50,15 persen dari target. Berdasarkan catatan Kemenkop UKM, kredit yang sudah digelontorkan mencapai Rp 148,95 triliun dari pagu target penyaluran kredit tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun.

“Realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 berdasarkan data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) sebesar Rp 148,95 triliun kepada 2,71 juta debitur,” kata Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Kemenkop UKM mengakui ada keterlambatan dalam penyaluran KUR tersebut. Hal ini terjadi karena faktor administrasi. “Memang agak lambat di administrasi, yang tentunya karena ada perubahan kebijakan,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius di kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan terdapat beberapa perubahan fundamental yang dilakukan pemerintah terhadap program KUR pada tahun 2023 ini, di antaranya dengan menerapkan suku bunga atau marjin berjenjang bagi debitur KUR berulang.

Menurut publikasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan debitur KUR yang bergraduasi dan mendorong perluasan akses pembiayaan dengan penyaluran kredit kepada calon debitur baru.

Meskipun begitu, Arif yakin penyaluran KUR akan dapat melampaui target karena program tersebut dirancang untuk menjadi opsi pembiayaan murah yang dapat diakses oleh UMKM dengan mudah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arif menyebutkan selama ini peminat KUR luar biasa besar karena pembiayaan yang ditawarkan sangat murah. "Sehingga pelaku UMKM yang jumlahnya 64 juta ini saya yakin nanti akan bisa memanfaatkan lebih banyak lagi dan target Rp 297 triliun itu bisa terlampaui,” tuturnya.

Untuk membantu penyaluran program KUR, Kemenkop UKM juga mengadakan kerja sama pengawasan dengan Ombudsman RI. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan “Posko Bersama Pengaduan KUR bagi Usaha Mikro” yang akan hadir di berbagai lokasi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak kementerian dan Ombudsman RI pada Kamis, 31 Agustus 2023 di gedung Kemenkop UKM, Jakarta Selatan.

Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih mengatakan, pihaknya siap membantu memberikan dukungan untuk meningkatkan layanan KUR kepada UMKM. “Kita harapkan masyarakat yang memiliki keluhan dan hambatan tentang pelaksanaan KUR ini bisa segara diatasi dan diselesaikan,” ucapnya.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Triwulan II 2023, BRI Bukukan Laba Rp 29,56 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyaluran KUR Masih Rendah, Ombudsman Sarankan Hal Ini

2 jam lalu

Ombudsman RI bersama Kementerian Koperasi dan UKM melakukan konferensi pers soal akses KUR bagi UMKM di Gedung Ombudsman DI, Jakarta Selatan, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Penyaluran KUR Masih Rendah, Ombudsman Sarankan Hal Ini

Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya menilai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih relatif rendah.


Penyaluran KUR per September 2023 Capai Rp 175,73 Triliun

19 jam lalu

Kain tenun produksi UMKM di Desa Wedani, Gresik yang sudah diekspor hingga Ethiopia dipamerkan di Balai Desa Wedani pada Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Ami
Penyaluran KUR per September 2023 Capai Rp 175,73 Triliun

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan realisasi penyaluran KUR per 30 September 2023 Rp 175,73 triliun.


Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

2 hari lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

Persoalan Pulau Rempang belum selesai, beberapa lembaga menyampaikan tanggapan kritisnya seperti Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM.


Stok Menipis, Ombudsman Minta Pemerintah Pastikan Akses Pangan Warga Pulau Rempang

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Stok Menipis, Ombudsman Minta Pemerintah Pastikan Akses Pangan Warga Pulau Rempang

Ombudsman RI meminta pemerintah harus pastikan akses pangan bagi warga Pulau Rempang. Imbas dari upaya pengosongan itu, penjual tak berani ke sana.


Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Nilai Pemerintah Mulai Realitis

2 hari lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Nilai Pemerintah Mulai Realitis

Pemerintah dinilai sudah mulai realitis terkait proyek di Pulau Rempang. Komunikasi pemerintah dianggap mulai membaik.


Centang-perenang Relokasi Warga Rempang

3 hari lalu

Suasana jalan kampung di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Rabu, 28 September 2023. FOTO YOGI EKA SAHPUTRA
Centang-perenang Relokasi Warga Rempang

Pemerintah terus mengupayakan relokasi warga Rempang di Kepulauan Riau imbas proyek investasi Rempang Eco City.


Anggota Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Investasi Rempang Eco City

4 hari lalu

Warga membentang spanduk  saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima Mulia
Anggota Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Investasi Rempang Eco City

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan janji kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang lebih baik dengan adanya Rempang Eco City belum bisa dilihat secara konkret.


Bahlil Bakal Kunjungi Rempang Lagi Pekan Depan

4 hari lalu

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang di Batam, Ahad (17/9/2023). Konferensi pers didampingi juga oleh Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Bahlil Bakal Kunjungi Rempang Lagi Pekan Depan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut sosialisasi relokasi warga Rempang belum maksimal. Dia akan mengunjungi lagi pulau tersebut.


Terpopuler: Bahlil Bilang TikTok Boleh Bisnis E-commerce Asal..., Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Relokasi Rempang

4 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Bahlil Bilang TikTok Boleh Bisnis E-commerce Asal..., Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Relokasi Rempang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan TikTok boleh melakukan kegiatan e-commerce, asal....


Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Persetujuan Relokasi Warga Rempang

4 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Persetujuan Relokasi Warga Rempang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI tentang pemaksaan tanda tangan persetujuan relokasi warga Rempang.