Pemerintah Mau Hapus Kredit Macet UMKM di Bank, Apa Saja Syaratnya?

Syarat Hapus Kredit Macet UMKM di Bank

Salah satu persyaratan utama penghapusan kredit macet UMKM adalah UMKM tersebut tidak boleh tersandung urusan pidana. Teten juga mengaku masih mempertimbangkan syarat lainnya untuk mencegah moral hazard terjadi, seperti yang terjadi pada saat penghapusan utang dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selanjutnya, Teten menegaskan bahwa kebijakan penghapusan kredit macet hanya akan diberikan kepada pelaku usaha kecil. Dengan begitu, ia percaya bahwa program ini akan berdampak tepat pada sasaran yang diinginkan. "Kalau sudah maju kan kredit komersial, jadi tidak masalah. Itu urusan bank sendiri apakah usahanya akan potensi lancar atau tidak," kata dia. 

Selain syarat di atas, masih ada juga beberapa syarat lain untuk menghapus kredit macet UMKM. Beberapa syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1.   Piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN

2.   Bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal

3.   Kriteria untuk menghapus tagihan piutang macet UMKM adalah untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tahap kedua non-KUR dengan ketentuan debitur sebagai berikut:

• Debitur dengan status UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
• Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015
• Batas maksimal nilai pinjaman sebesar Rp 500 juta (untuk KUR)
• Batas maksimal nilai pinjaman sebesar Rp 5 miliar (untuk tahap kedua non-KUR)
• Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku
• Debitur masih memiliki niat untuk melanjutkan usaha dan mengembang

LAILA IRA | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | RIZKI DEWI AYU

• Sebelumnya
• 1
• 2