Tak lupa, dia mencantumkan grafik peringkat infrastuktur Indonesia pada 2022 menurut Bank Dunia. Dari 63 negara, Indonesia menempati peringkat ke-52.
"Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat." ujar Prastowo dalam poin ketiganya.
Dia juga membeberkan data belanja pemerintah untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM. Misalnya, PKH Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp 22,3 triliun, dan sebagainya.
Pada poin keempat, Prastowo menyebut berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, serta masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR.
"Pun demikian dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK," tulis Prastowo.
Kelima, Prastowo mengatakan pada 2022 dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 triliun, KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur, dan nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 12,7 triliun untuk 764 debitur.
"Selain itu, pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 T untuk 8 debitur," tulis Prastowo.
Keenam, sejak 2019 hingga 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen, di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi.
"Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS utk 577ribu guru dan TPG PNS utk 1,06jt guru," cuit Prastowo. "Tukin ini penilaian yg lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja."
Klaim jaminan petani menjual hasil panen dengan harga terbaik
