Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Dedolarisasi, Apa Keuntungannya bagi Indonesia?

image-gnews
Ilustrasi mata uang dollar. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi mata uang dollar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tren dedolarisasi belakangan menjadi semakin ramai dibicarakan di khalayak umum dan pemangku kebijakan. Dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral.

Hal itu dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang AS. Dolar AS hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu musababnya adalah karena, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika mengalami defisit neraca pembayaran.

Hal tersebut mengakibatkan mata uang AS berkode USD tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Itu sebabnya, beberapa negara di dunia memilih melakukan dedolarisasi dan berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Upaya meninggalkan dependensi terhadap mata uang AS memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, dikutip dari Koran Tempo, menjelaskan bahwa dedolarisasi yang dilakukan Indonesia memiliki beberapa keuntungan, yakni:

  1. Stabilitas Rupiah

Upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Josua Pardede mengungkapkan fenomena dedolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. la menyatakan dedolarisasi atau mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil.

Kemudian, dengan terjadinya stabilitas rupiah, hal itu akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan internasional. Maka, pada akhirnya, hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dalam jangka menengah-panjang.

  1. Hubungan Dagang Lebih Erat

Dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra, khususnya tingkat ASEAN, menjadi lebih erat. Sebab, ketika ekonomi domestik AS sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kegiatan ekspor dan impor juga lebih untung, Dengan adanya kerja sama LCT sebagai upaya dedolarisasi, para eksportir dan importir akan diuntungkan. Pasalnya, mereka tak perlu menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar AS.

  1. Hemat Biaya Perdagangan

Peneliti dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar Muhammad, mengatakan dedolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar.

Tak hanya itu, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya sehingga bakal mendorong lebih banyak perdagangan serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar.

Ke depan, upaya dedolarisasi dapat mengurangi manipulasi keuangan oleh bank-bank besar, broker, dan lembaga keuangan sehingga menyediakan checks and balances yang diperlukan. Selain itu, dedolarisasi bisa menyelaraskan sistem transaksi keuangan global dan meningkatkan persaingan sehat dalam perdagangan antar-negara.

Meski demikian, dedolarisasi juga memiliki kelemahan. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kelemahan dalam upaya dedolarisasi ini adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara.

Hal itu lantaran 90 persen kapal untuk kegiatan ekspor impor menggunakan bendera asing. Sementara itu, kapal-kapal berbendera asing tersebut ingin dibayar dengan uang dolar AS dibanding dengan mata uang lokal, seperti rupiah.

Pilihan Editor: Sejumlah Negara Lakukan Dedolarisasi, Simak Pantauan LPS Pada Simpanan Dolar AS di Tanah Air

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peran APBN Menjaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

1 jam lalu

Peran APBN Menjaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan empat agenda prioritas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah pengendalian inflasi.


Harga Minyak Dunia Naik, Deputi Gubernur BI Ungkap Dampak yang Harus Diwaspadai

5 jam lalu

Ilustrasi kilang minyak dunia. REUTERS/Vivek Prakash
Harga Minyak Dunia Naik, Deputi Gubernur BI Ungkap Dampak yang Harus Diwaspadai

Kenaikan harga minyak memiliki dampak terusan.


Australia Surplus Anggaran Rp218 Triliun Berkat Tambang, Pertama dalam 15 Tahun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers berpose untuk difoto saat ia tiba untuk menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral G20 di Gandhinagar, India, 18 Juli 2023. REUTERS/Amit Dave
Australia Surplus Anggaran Rp218 Triliun Berkat Tambang, Pertama dalam 15 Tahun

Australia mencatat surplus anggaran akhir sebesar A$22,1 miliar (Rp218,4 triliun) untuk tahun ini hingga Juni 2023, lima kali lipat dari perkiraan.


Gubernur BI: Inflasi akan Tetap Rendah hingga Akhir 2023 Meski Harga Beras Naik

9 jam lalu

Buruh memasukkan beras ke dalam karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu 20 September 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog dapat mempercepat penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gubernur BI: Inflasi akan Tetap Rendah hingga Akhir 2023 Meski Harga Beras Naik

Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa inflasi di Indonesia hingga akhir tahun akan tetap terkendali dan rendah.


Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap Baik Ditopang Permintaan Domestik

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Tempo/Tony Hartawan
Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap Baik Ditopang Permintaan Domestik

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik ditopang oleh permintaan domestik.


Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Simposium Kebijakan Publik Internasional

1 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di acara Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.Foto: Maria Fransisca Lahur
Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Simposium Kebijakan Publik Internasional

Indonesia kembali menjadi tuan rumah simposium kebijakan publik internasional. Simposium ini diwadahi oleh Kemenpan RB.


Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Tempo/Tony Hartawan
Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate alias BI7DRR di level 5,75 persen pada bulan ini.


Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

1 hari lalu

Rangkaian kereta cepat yang membawa rombongan Presiden Jokowi di Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Presiden Jokowi naik KCJB dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang dilanjut ke Stasiun Bandung menggunakan kereta feeder. TEMPO/Prima mulia
Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

Terkini: Indonesia resmi masuk jebakan utang Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, nasib bisnis Kaesang yang bangkrut.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.


Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

Sri Mulyani menyebutkan inflasi Indonesia per Agustus 2023 sekitar 3,3 persen relatif dalam situasi yang moderat rendah tapi harus tetap waspada.