TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara ihwal dugaan adanya kepentingan investor Singapura di balik pembukaan ekspor pasir laut. Dia membantah bahwa kebijakan itu untuk memuluskan investor Singapura dalam menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Adapun kebijakan ekspor pasir laut dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. "Enggak ada urusannya ke situ. Di PP-nya juga belum ada untuk ekspor," ucap Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 23 Juni 2023.
Dia pun menekankan Kementerian Perdagangan belum membuat Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag yang mencabut larangan ekspor pasir laut. Seperti diketahui, Indonesia telah menghentikan pasir laut sejak 20 tahun lalu.
Saat itu, ekspor pasir laut dilarang untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil dan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.
Pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lalu diberlakukan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.
Luhut juga berdalih bahwa komoditas yang diekspor bukan berupa pasir laut melainkan hasil sedimentasi di laut. Untuk memastikan hanya sedimentasi yang diekspor, ia mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit.
Kendati demikian, ia berulang kali mengatakan pemerintah belum membuka ekspor pasir laut. Pasalnya, pemerintah masih memprioritaskan pengerukan pasir laut ini untuk proyek reklamasi di dalam negeri.
Adapun dugaan pembukaan ekspor pasir laut demi melancarkan kepentingan investor Singapura mencuat seiring gencarnya pemerintah Indonesia membidik Singapura untuk berinvestasi di IKN. 95 investor Singapura dari 69 perusahaan pun telah berkunjung ke IKN akhir Mei lalu.
Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menyatakan akan menjamin kemudahan investasi para investor tersebut. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yuliot mengatakan RI akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada investor melalui reformasi regulasi, percepatan proses perizinan, perumusan insentif, dan layanan end-to-end bagi investor.
Ditambah Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga telah menjanjikan kemudahan berbisnis kepada investor Singapura di IKN. "Saya juga dahulu pebisnis, jangan khawatir kami akan menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday, non collected value added tax, super deduction tax. Kami punya semuanya," kata dia dalam forum Ecosperity 2023 pada Rabu, 7 Juni 2023 di Singapura.
Jokowi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 300 paket investasi untuk sektor swasta di IKN dengan total nilai US$ 2,6 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 38,62 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.855 per dolar AS.
Pilihan Editor: Luhut Beberkan Hasil Audit Perusahaan Sawit, 3,3 Juta Hektare Lahan Berada di Kawasan Hutan
