TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai program insentif kendaraan listrik tidak tepat sasaran. Ia pun mempertanyakan indikator keberhasilan program ini.
"Program ini akan berjalan, tentunya harus ada indikator keberhasilan dan kemanfaatannya. Tanggung jawab instansi mana yang akan mengukurnya?" ujar Djoko dalam keterangannya kepada Tempo, Minggu, 28 Mei 2023.
Seperti diketahui, pemerintah menggulirkan program bantuan atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini. Program tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan menarik investor kendaraan listrik masuk ke Indonesia.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), disebutkan percepatan program KBLBB didorong dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi.
Pemerintah juga mengklaim insentif kendaraan listrik dapat mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Namun bila belajar transportasi berkendara listrik dari luar negeri, menurutnya, langkah ini hanya sepenggal-sepenggal atau tidak menyeluruh. Bercermin dari beberapa negara di Eropa, kata dia, industri sepeda motor tidak berkembang di sana. Di mancanegara, transportasi umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi dan bukan target motor listrik.
"Tidak ada kebijakan sepeda motor seperti di Indonesia, karena mereka paham sekali risiko memakai sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil," ucapnya.
