TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan yang dihelat Badan Pangan dan Agrikultur (FAO), Perjanjian terhadap Tindakan Negara Pelabuhan atau PSMA ke-4, di Bali pada 8 hingga 12 Mei 2023 menghasilkan Bali Strategy untuk memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau IUU fishing.
Bali strategy merupakan dokumen yang disepakati dalam pertemuan PSMA ke-4. Dokumen tersebut mengatur peran pelabuhan perikanan dalam memberantas praktik IUU fishing.
“Apa sih yang diatur dalam Bali Strategy? Yang dibutuhkan semua negara itu adalah panduan apa yang harus dilakukan untuk melakukan PSM secara efisien dan efektif. Bisa dibayangkan, kalau ini tidak diadopsi semuanya ngambang dan PSM tidak terlaksana dengan baik,” kata Chairperson Pertemuan PSMA ke-4, Nilanto Perbowo, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta pada Selasa, 16 Mei 2023.
Dia menjelaskan, Bali Strategy berperan sebagai alat untuk menyediakan panduan kepada negara anggota sehingga ke depannya bisa memperkuat implementasi dari persetujuan pada tingkat nasional, regional, dan global. Strategi tersebut untuk memperkuat kebijakan, hukum, kerangka kerja, institusi dan mekanisme operasional.
Selain itu, Bali Strategy juga untuk koordinasi di tingkat nasional dan regional, kerja sama dan pertukaran informasi, akses masuk dan penggunaan pelabuhan, inspeksi dan tindaklanjutnya, peran negara bendera, serta hubungan dengan hukum internasional dan instrumen internasional lainnya.
Selanjutnya: kisah sidang yang awalnya berlangsung alot
