TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga 31 Maret 2023 tren belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terjaga positif. Hingga periode tersebut belanja negara tercapai sebesar Rp 518,7 triliun atau 16,9 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 5,7 persen Year on Year (YoY).
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 347,3 triliun (15,5 persen dari Pagu), terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp 166,9 triliun dan belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp 180,3 triliun. Sebanyak 39,2 persen, kata Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp 136,3 triliun merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat
“Baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita pada Senin, 17 April 2023.
Selanjutnya, bendahara negara menjelaskan, belanja prioritas juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Belanja kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), untuk 96,7 juta peserta.
“Untuk enyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, dan pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional puskesmas dan balai penyuluhan KB,” ucap Sri Mulyani.
Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Misalnya melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, Bantuan Inseminasi Buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak.
Selanjutnya: “Belanja prioritas ketahanan pangan juga diberikan untuk....
