TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet mengenai Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harga.
Dia menjelaskan bahwa dampak dari beberapa isu soal Kementerian Keuangan tidak membuat masyarakat malas bayar pajak. Isu tersebut di antaranya pejabat pajak pamer harta, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.
“Ternyata jawabannya tidak (malas bayar pajak), karena kami menemukan bahwa meskipun rakyat ini banyak mengeluh bukan berarti orang itu malas bayar pajak,” ujar dia dalam diskusi virtual pada Selasa, 28 Maret 2023.
Maisie melakukan analisis pengguna Twitter berbasis big data yang dapat merepresentasikan opini publik secara real-time. Sedangkan alasan menggunakan media Twitter, karena merupakan salah satu sosial media populer di Indonesia dan banyak digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan berita, opini, komentar, kritik, maupun saran.
Unggahan atau tweet itu dikumpulkan, ke disaring dari media dan buzzer. Tujuannya agar menunjukkan opini masyarakat sepenuhnya, bukan opini dari media atau buzzer. Tweet yang sudah disaring itu kemudian dianalisa, ada analisa expusure-nya, analisa sentimennya, maupun analisasi topik perbincangannya.
Selanjutnya: pelaporan SPT Tahunan pajak itu naik hingga 40 persen
