TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali menggaungkan rencana pembayaran tol tanpa sentuh setelah sebelumnya gagal pada 2017 silam. Salah satu alasannya adalah tingginya urgensitas untuk mengurangi waktu antrean kendaraan saat membayar tol.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Koentjahjo Pamboedi menjelaskan, meskipun sistem pembayaran tol kini sudah bersifat non-tunai atau cashless, tidak otomatis menghilangkan antrean kendaraan. "Model transaksi di jalan tol semakin lama akan membuat antrean, meskipun kita sudah berubah menjadi cashless atau e-money," kata Koentjahjo saat dihubungi, Kamis, 9 Maret 2023.
Hal ini semakin membuat tak nyaman pengendara terlebih ketika volume kendaraan di jalan tol membeludak, ketika momen libur hari raya, misalnya.
Sebagai gambaran, di hari pertama dan ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada 3-6 Mei 2022, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat volume kendaraan arus balik di Gerbang Tol Cileunyi menuju Bandung mencapai 159.478. Angka ini meningkat 47,99 persen ketimbang jumlah kendaraan di hari normal, yaitu 107.762.
Dilihat dari udara, sejumlah kendaraan mengalami kemacetan sepanjang 1 Km saat memasuki gerbang tol Palimanan, Jawa Barat, Sabtu 9 Juni 2018. Kemacetan di gerbang tol terjadi karena adanya antrean pembayaran tol. TEMPO/Subekti.
Sementara itu, volume kendaraan tol JORR (Jakarta Outer Ring Road), persisnya di ruas Tol Mohamed Bin Zayed ke arah Jatiasih yang melalui Gerbang Tol Cikunir 6 tercatat sebanyak 76.296. Jumlah ini bahkan melonjak 119,33 persen dibanding lalu lintas normal, yakni 34.785 kendaraan.
Tak hanya pada momen hari raya keagamaan, saat Tahun Baru 2023, jumlah kendaraan yang meninggalkan dan kembali ke Jabodetabek melalui tol juga naik signifikan. Data Jasa Marga memperlihatkan peningkatannya bisa mencapai 23,59 persen dari arus lalu lintas pada hari normal.
Koentjahjo berujar, rencana ke depan soal sistem pembayaran jalan tol akan beralih dari non-tunai (e-money) menjadi Multi Lane Free Flow (MLFF). Menurut dia, pemerintah tak bisa memungkiri berkembangnya teknologi, tak terkecuali di sektor pembayaran jalan tol. "Kita harus bisa menerima perubahannya," ucap dia.
Soal ini, Bank Pembangunan Asia (ADB) mencatat pengadaan dan pemasangan MLFF membutuhkan waktu tiga tahun. Dengan sistem pembayaran elektronik MLFF, pengemudi tak perlu menurunkan kecepatan kendaraannya untuk membayar tol.
ADB menjabarkan empat opsi pembayaran tol dengan perbandingan jumlah kapasitas kendaraan yang melintas per jam dan lamanya waktu pembayaran. Rinciannya adalah:
1. Sistem pembayaran manual
Kapasitas: 130-240 kendaraan per jam
Durasi pembayaran: 15 detik per kendaraan
Dibutuhkan gerbang tol
2. Automatic Number Plate Recognition (ANPR)
Kapasitas: 600-950 kendaraan per jam
Durasi pembayaran: 4-6 detik per kendaraan
Dibutuhkan gerbang tol
Selanjutnya: 3. Pembayaran tol elektronik atau...
