TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bagaimana kebijakan pemerintah melalui konsolidasi fiskal dan moneter sepanjang 2022. Konsolidasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
“Serta meningkatkan aktivitas ekonomi di seluruh pelaku ekonomi di Indonesia,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual pada Senin, 6 Februari 2023.
Baca: BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI pada 2022 Terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera
Dia mencontohkan kebijakan fiskal seperti penyaluran perlindungan sosial tambahan, melalui bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), dan bantuan subsidi upah atau BSU. Selain itu, adanya dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD juga menunjukkan bahwa peran pemerintah hadir dalam menjaga daya beli masyarakat.
Dalam merespons penyesuaian harga BBM, Margo mengatakan pemerintah meningkatkan subsidi energi, yakni angkanya naik secara kumulatif sebesar 22,42 persen.
“Kemudian BI Rate juga demikian sebagai respons bank sentral untuk hal terkait dengan penetrasi menyesuaikan dari 4,25 persen pada September 2022 menjadi 5,50 persen pada Desember 2022,” ucap Margo.
Margo juga membeberakan indikator konsolidasi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya, meski inflasi secara global terus menguat, inflasi di Indonesia ini tinggi tapi dalam kategori moderat dan tetap terkendali dan ini ditutup pada tahun 2022 di angka 5,51 persen.
Selanjutnya: penjualan mobil penumpang itu naik 10,87 persen ...
