7. Erick Thohir
Tahun ini Erick Thohir banyak menyedot perhatian publik. Hal ini salah satunya karena dia merancang Omnisbus Law versi perusahaan pelat merah. Erick akan menyederhanakan peraturan menteri yang semula 45 buah menjadi tinggal tiga.
Sejalan dengan perampingan peraturan, Erick Thohir akan menyederhanakan jumlah BUMN dalam kurun 2024-2034. Dalam cetak birunya, selama sepuluh tahun, jumlah BUMN yang semula 142 akan menjadi 30 perusahaan.
Erick juga santer menyindir jajarannya di Kementerian BUMN agar tidak berperilaku layaknya tikus yang dipersonifikasikan sebagai koruptor yang merusak tatanan negara . Dia menegaskan bakal mengumumkan daftar hitam atau blacklist terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terdeteksi korup agar tidak lagi menjabat di perusahaan pelat merah.
Di luar BUMN, Erick digadang-gang menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namanya berada di peringkat teratas sebagai calon terfavorit menggantikan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Orang dekat Erick bercerita, semula pemilik Mahaka Group itu awalnya tak berminat maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Namun setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, dorongan agar Erick berlaga dalam KLB PSSI kian kencang. Orang dekatnya mengatakan bahwa Erick akhirnya setuju untuk menjadi calon pemimpin federasi sepak bola Indonesia.
Namun dalam wawancara tertulis dengan Tempo, Erick menyatakan masih akan fokus mengurus pekerjaannya sebagai Menteri BUMN. “Jika melihat posisi hari ini, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN, saya fokus pada tugas yang ada,” ujar Erick.
8. Taufik Hendra Kusuma
Taufik Hendra Kusuma menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajeman Risiko Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia sejak 31 Agustus 2022. Namun ternyata, Taufik tersandung kasus dan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaaan beberapa bank pada PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Beton Precast.
Taufik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Kamis, 14 Desember 2022. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020 Haris Gunawan dan Komisaris PT Pinnacle Optima Karya Nizam Mustafa.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejakaan Agung Kuntadi menyebut Taufik dan Haris—bersama tersangka sebelumnya, Bambang Rianto—secara melawan hukum bersama-sama menyejutui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.
“Guna menutupi perbuatan tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah digunakan untuk pembayaran utang vendor yang belakangan diketahui fiktif,” ujar Kuntadi, Kamis, 14 Desember 2022, dikutip dari Antara.
9. Johny Gerrad Plate
Menkominfo Johnny Plate sempat menyedot perhatian publik pada Juli-Agustus 2022. Hal ini setelah Kominfo memblokir sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo.
Namanya sempat menjadi bulan-bulanan warganet di Twitter, seiring munculnya tagar #blokirKominfo yang menjadi trending topic. Banyak warganet yang menentang kebijakan pemblokiran tersebut. Salah satu alasannya karena pendaftaran PSE bisa melanggar ruang privat masyarakat.
Namun, Plate menampik bahwa pendaftaran PSE tersebut bakal melanggar ruang privat data pribadi masyarakat. Sebab, pedaftaran itu tidak bersinggungan dengan data pribadi pelanggan PSE.
"Sekali lagi, ini adalah penegakan hukum di dalam negeri, ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Kominfo mendorong dan memberikan dukungan yang kuat atas industri kreatif nasional dan membangun inovasi-inovasi nasional kita khususnya para milenial di ruang-ruang digital,” ucap Plate, 1 Agustus 2022.
10. Budi Karya Sumadi
Di penghujung tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuai kontroversi usai melempar rencana pembedaan tarif KRL untuk penumpang kaya dan miskin. Dia mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL, termasuk penerapan harga tiket KRL khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pun menilai wacana pembedaan tarif KRL sebagai ide absurd. Menurutnya, subsidi angkutan umum massal seperti KRL sudah tepat sasaran.
"Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik? Subsidi BBM untuk kendaraan pribadi mau disebut apa?" ujar Tulus ketika dihubungk Tempo, Kamis, 29 Desember 2022.
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Tulus mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas.
Merespons rencana terebut, KRL Mania bahkan meminta Presiden Jokowi untuk menegur Budi Karya. KRL Mania tidak setuju dengan rencana tersebut.
“KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim,” kata Koordinator KRL Mania Nur Cahyo lewat keterangan tertulis, 29 Desember 2022.
RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO | M. HENDARTYO | M. HATTA MUARABAGJA | CAESAR AKBAR | ANTARA
Baca Juga: Kaleidoskop 2022: Proyek Jumbo Bertumpuk Masalah, dari Kereta Cepat hingga Korupsi BTS
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
