4. Ahmadi Noor Supit
Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022. Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir, mengatakan politikus Partai Golkar tersebut terpilih secara aklamasi.
Hal tersebut sempat menimbulkan pro kontra. Ekonom Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian. Pasalnya, tugas BPK adalah melakukan audit dan pengawasan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran negara.
“Di sini letak masalahnya, jika yang bersangkutan aktif sebagai politisi maka bisa terjadi conflict of interest,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.
5. Elon Musk
Pemilik baru Twitter Elon Musk sempat menuai kontroversi usai menyebar wacana pemberlakukan biaya langganan kepada akun terverifikasi. Dilansir dari The Verge, Elon Musk berencana memasukkan kebijakan berlangganan ini ke dalam layanan Twitter Blue perusahaan. Layanan ini merupakan opsional dengan biaya US$4,99 atau Rp77.000 per bulan untuk mengakses fitur tambahan.
Nantinya, langganan yang lebih mahal akan diberlakukan untuk verifikasi pengguna. Twitter saat ini berencana untuk membebankan biaya US$19,99 atau sekitar Rp311.000 untuk langganan Twitter Blue yang baru.
Baru-baru ini, Elon Musk juga membuat kebijakan baru berupa penghapusan fitur yang mempromosikan hotline pencegahan bunuh diri dan sumber daya keamanan lainnya kepada penggunanya.
Eirliani Abdul Rahman, yang tergabung dalam grup penasihat konten Twitter yang baru-baru ini dibubarkan, mengatakan hilangnya #ThereIsHelp sangat membingungkan dan mengganggu. “Biasanya hal semacam itu dikerjakan secara paralel, bukan menghapusnya," katanya
6. Muhammad Adil
Bupati Meranti Muhammad Adil mengundang kontroversi usai mengatakan Kementerian Keuangan diisi oleh iblis. Sebab menurutnya, mereka hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh Kemenkeu. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin.
Adil pun minta pemerintah serius memikirkan daerahnya dan mengancam akan menggugat Kementerian Keuangan. Bahkan, dia mengancam akan pindah ke negeri sebelah.
“Kalau enggak mau ngurus kami, Meranti, kasih kami ke negeri sebelah. Atau bila apa perlu Meranti ngangkat senjata. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di Mahkamah begitu kita gugat,” kata Adil.
