TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri meminta pemerintah daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti agar tidak mengandalkan transfer ke daerah (TKD) termasuk di dalamnya dana bagi hasil (DBH). Namun, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“PAD harus dioptimalkan, mendorong agar tidak hanya mengejar dana transfer saja tapi fokus meningkatkan PAD,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Agus Fatoni, dalam acara konferensi pers di Kemenkeu pada Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut Agus, keduanya TKD dan PAD merupakan dana untuk pembangunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemendagri berusaha agar kedunya bisa berjalan simultan. “Jadi tidak hanya meminta (ke pemerintah pusat), tapi bisa menigkatkan PAD,” kata dia.
Agus menuturkan, PAD memiliki potensi yang sangat besar dan perlu digarap. PAD itu berasal dari pajak dan retribusi. Hingga saat ini sudah ada beberapa daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota yang PAD-nya melebihi TKD.
Kemendagri pun, kata Agus, menyarankan tiga hal untuk dilakukan pemerintah daerah agar PAD menjadi maksimal. Pertama, intensifkan sumber pendapatan pajak dan retribusi. Karena masih banyak yang belum digali emskipun tidak boleh keluar dari peraturan yang ada.
Kedua digitalisasi. Menurut Agus, hal itu diharapkan bisa mendorong PAD lebih efektif dan efisien. Serta tidak ada ‘kebocoran’. Dan ketiga peningkatan sumber daya manusia agar mampu mengelola uang yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk menambah PAD.
“Hari ini reliasai belanja baru 75 persen, ini tak kalah penting. Selain pendapatan ada penggunaan realiasai belanja, itu yang didorong belanja harus maksimal jangan sampai uang ada, belanjanya tidak jalan,” tutur Agus.
Kemendagri pun, Agus menambahkan, terus berupaya turun ke lapangan melakukan pembianaan dan pengawasan untuk mendorong belanja maksimal. “Kami menemua masalah dan sudah ada soluasinya. Mudah-mudahan semangat ini bisa lebih baik lagi,” kata Agus.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin. Adil menyampaikan itu dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dia menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.
"Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.
