Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Bupati Meranti Muhammad Adil yang Sebut Kemenkeu Isinya Iblis

image-gnews
 Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti. Instagram
Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pernyataan keras Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti alias Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan memicu perseteruan. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Bupati Meranti itu memprotes soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.

Baca : Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis 

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang viral di sosial media belakangan ini.

Profil Bupati Meranti

Lantas siapa Muhammad Adil yang menyebut banyak pegawai Kemenkeu sebagai iblis atau setan? Berikut telah dirangkum Tempo dari bebagai sumber profil Muhammad Adil Bupati Kepulauan Meranti.

Muhammad Adil merupakan seorang politikus asal Riau yang kini menjabat sebagai bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024. Dia lahir di Selatpanjang, Kepaluan Meranti, Provinsi Riau pada 18 April 1972.

Muhammad Adil merupakan alumni dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Dia menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di kampus tersebut.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menjadi kepala daerah, Adil adalah anggota DPRD Provinsi Riau. Dia menjabat selama dua periode, yakni periode 2014-2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan 2019-2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Namun, pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Selain menjadi politikus, Adil juga aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua DPW Pujakesuma Provinsi Riau 2017-2022. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti 2010-2014.

Adil juga pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa namun gagal. Dia akhirnya sukses menjadi anggota dewan, yang mengawali kariernya di DPRD Bengkalis pada 2009 lalu menanjak menjadi Bupati Meranti saat ini.

KAKAK INDRA PURNAMA

Baca juga : Tak Hanya Dana Bagi Hasil, Wamenkeu Beberkan Seluruh Alokasi Dana untuk Kabupaten Kepulauan Meranti

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ASN Dijanjikan Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kita Tunggu Tanggal 16 Agustus Nanti

18 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersiap untuk berfoto bersama peserta Rakernas KORPRI di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Jokowi juga meminta Korpri untuk mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting atau gangguan pertumbuhan, demi mengurangi angka stunting di Indonesia. TEMPO/Subekti.
Gaji ASN Dijanjikan Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kita Tunggu Tanggal 16 Agustus Nanti

Kementerian Keuangan turut mengonfirmasi terkait kenaikan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara pada 2024.


Tiket Konser hingga Smartphone Bakal Kena Cukai? Ini Alasannya

2 hari lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone (Pixabay.com)
Tiket Konser hingga Smartphone Bakal Kena Cukai? Ini Alasannya

Ditjen Bea Cukai telah melakukan pra-kajian penambahan objek cukai baru. Beberapa di antaranya rumah mewah, tiket konser hingga smartphone.


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

2 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

4 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

Pemerintah dikabarkan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada 2025, akan diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Agustus.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

7 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

7 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Kemenkeu Berikan Fasilitas Senilai Rp146,7 Miliar untuk 3 Proyek KPBU SPAM

7 hari lalu

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Durolis Riau. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kemenkeu Berikan Fasilitas Senilai Rp146,7 Miliar untuk 3 Proyek KPBU SPAM

Kemenkeu melalui DJPPR memberikan dukungan senilai Rp146,7 miliar untuk penyiapan tiga proyek SPAM yang diharapkan menarik investasi swasta hingga Rp3,8 triliun.


Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

8 hari lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

Kemenkeu telah menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk merampungkan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM per awal Juli 2024.


Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

8 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

kemenkeu menyebut Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan hari ini.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK