Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Kepulauan Widi Dilelang, Jubir Luhut Pernah Bilang Begini

image-gnews
Pulau Tawale di Halmahera Selatan. Dok. Kemenparekraf
Pulau Tawale di Halmahera Selatan. Dok. Kemenparekraf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu perihal Kepulauan Widi dilelang kembali ramai. Sebanyak seratus pulau dikabarkan dilelang dalam waktu dekat. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, pernah menyatakan pulau-pulau kecil tidak boleh dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh. 

“Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat/individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu,” ujar Jodi lewat keterangannya, 23 November lalu. 

Ketentuan pengelolaan pulau-pulau kecil itu juga telah diatur dalam undang-undang. Adapun kabar mengenai praktik lelang Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, itu beredar di situ lelang asing. 

Kepulauan Widi dilelang dalam situs asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika. Pelelangan pulau di Indonesia bagian timur itu digadang-gadang bakal menjadi penjualan real estate paling menarik yang pernah terjadi di Asia. 

Pelelang diduga adalah PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) yang memiliki hak pengembangan pulau tersebut. Namun melalui keterangan tertulisnya baru-baru ini, LII membantah terlibat dalam lelang tersebut. 

Baca juga: Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun berdasarkan informasi yang diterima Jodi,  Kepulauan Widi sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan itu diberikan kepada LII sejak lama, tapi kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menjelaskan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka  kerja sama investasi dengan pihak asing harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Bagi pihak yang berminat mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," ucap dia. 

Selain itu, Jodi pun menegaskan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan negara tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional. Dia menilai Kepulauan Widi merupakan gugusan kepulauan yang indah. Pemerintah setempat sudah pernah mengadakan beberapa festival untuk mempromosikan keindahan gugusan pulau tersebut. 

Baca juga: Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

2 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Serangan Ransomware ke PDNS Hambat Sertifikasi SBU dan SKK, Gapensi: Kerugiannya Cukup Besar

4 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Serangan Ransomware ke PDNS Hambat Sertifikasi SBU dan SKK, Gapensi: Kerugiannya Cukup Besar

Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK),


Maju Mundur Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada Sengkarut?

8 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Maju Mundur Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada Sengkarut?

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

8 hari lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

Ada sembilan langkah yang dilakukan pemerintah lewat Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat


Dikira Bakal Tenggelam, Pulau-pulau di Maladewa Malah Tambah Luas

9 hari lalu

Pulau Male di Republik Maladewa merupakan salah satu pulau yang terpadat. Dalam pulau kecil ini terdapat 133.000 warga yang tinggal di pulau yang juga dikenal sebagai tempat berbulan madu. dailymail.co.uk
Dikira Bakal Tenggelam, Pulau-pulau di Maladewa Malah Tambah Luas

Gelombang dan arus biasanya mengikis pantai dan menyebabkan luas daratan berkurang. Tapi di Maladewa berbeda.


INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

10 hari lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga tiket pesawat yang ditanggung penumpang.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

11 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

12 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. TEMPO/Bagus Pribadi
Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat.


Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

14 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan BBM bersubsidi ini 17 Agustus 2024.


Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

15 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

Inilah kronologi perjalanan pembatasan BBM bersubsidi mulai dari RFID, MyPertamina, hingga XStar.