Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Para pekerja kantoran melintas di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Selasa, 22 November 2022. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan ketetapan baru soal upah minimum tahun 2023 yang diatur lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 diberlakukan sesuai kondisi sektor. Yaitu, sektor yang masih mengalami laju pertumbuhan cepat. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Lembaga tersebut mendapatkan informasi bahwa pembentukan aturan tersebut tidak ada partisipasi bermakna. 

“Dalam konteks kebijakan penetapan upah minimum ini kami mendapatkan informasi bahwa partisipasi itu tidak belangsung intensi, tidak bermakna,” ujar Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 1 Desember 2022.

Dia meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mencermati dengan baik yang namanya partisipasi bermakna dalam pembuatan kebiajakan. Menurut dia, disebut sebagai partisipasi bermakna jika memiliki tiga dimensi hak, yakni hak untuk didengar, dilibatkan, dan mendapatkan penjelasan ketika pendapatnya tidak diterima.

“Dilibatkan stake holder-nya, didengar pendapat mereka, dan kalau tidak diakomodir diberi penjelasan,” kata Robert.

Dalam kerangka terbitnya Permenaker ini, Robert melanjutkan, diperoleh informasi bahwa pelibatan atau patrtisipasi khususnya dari unsur stakeholder utama pelaku usaha itu minim. Bahkan lembaga yang mewadahi proses dialog bersama  pemerintah, yaitu pekerja atau serikat pekerja, dan pemberi kerja atau pengusaha, serta dewan pengupahan tidak sungguh dilibatkan.

“Kita berharap pemerintah mencermati ini agar kemudian apa yang menjadi keputusan benar bisa berjalan,” tutur dia.

Karena, jika Permenaker tersebut diterbitkan, maka akan menjadi dasar bagi pihak pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk menyusun keputusan soal penetapan upah minimum. Robert meminta pemerintah tidak terkesan mengambil kebijakan yang sepihak.

Robert menjelaskan, yang terjadi hari ini adalah asosiasi pengusaha Indonesia dan pihak pemberi kerja lainnya malah menyampaikan permohonan yudisial review ke Mahkamah Agung. Bahkan, Robert berujar, mungkin akan diikuti dengan gugatan PTUN terhadap keputusan dari kepala daerah.

“Ini akan menimbulkan ketidakpastian. Kita tahu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bejralan efektif. Agar efektif maka proses penyusunannya harus melibatkan pihak terkait,” ucap dia. “Jika tidak dilibatkan maka tantangannya adalah bagaimana dukungan pelaksanaannya itu bisa terjadi.”

Sebelumnya, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu terbit pada Sabtu, 19 November 2022, dengan upah minimum provinsi (UMP) 2023 ditetapkan naik 10 persen. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum karena dinilai belum mengakomodasi dampak kenaikan inflasi. 

"Penetapan upah minimum melalui formula PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodasi dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat karena upah minimum tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang," tuturnya melalui video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022.

Baca JugaMulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

2 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

2 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Bitcoin Diprediksi Melemah, Begini Kata Analis

2 hari lalu

Bitcoin Diprediksi Melemah, Begini Kata Analis

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan Bitcoin akan melemah di kisaran US$ 21.506,40 per koin hingga US$ 23.635,30 per koin.


Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

3 hari lalu

Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat bantaran Sungai Ciliwung menanam cabai untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

3 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


Mentan Klaim Inflasi RI Rendah karena Kontribusi Pertanian

3 hari lalu

Mentan Klaim Inflasi RI Rendah karena Kontribusi Pertanian

Syahrul Yasin Limpo mengklaim inflasi Indonesia rendah selama tiga tahun berturut-turut karena kontribusi besar dari sektor pertanian.


Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

4 hari lalu

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

4 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

4 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.