Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Massa buruh menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/Martin Yoga

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 yang hanya sebesar 5,6 persen. Demo buruh rencananya digelar mulai hari ini hingga Rabu pekan depan, 7 Desember 2022

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan sejumlah alasan kalangan buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang berlaku pada 1 Januari 2023 tersebut.

Baca: Gibran Sampaikan Angka UMK Solo 2023 ke Dewan Pengupahan: Kita Lihat Daerah Lain Dulu

Kenaikan upah buat buruh kian miskin

Dalam pandangannya, Said Iqbal menilai kenaikan UMP 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Sebab, menurut dia, selama pandemi Covid-19 tidak ada kenaikan upah sama sekali, sementara harga-harga barang melonjak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akibatnya, daya beli buruh anjlok hingga 30 persen. Dengan kenaikan UMP yang hanya 5,6 persen, menurut Said, daya beli buruh dan masyarakat kecil kian terpuruk.

“Kenaikan 5,6 persen di bawah nilai inflansi tahun 2022. Karena kenaikan UMP tersebut menggunakan inflansi year-to-year, bulan September 2021-September 2022 sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang diputuskan bulan Oktober,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 30 November 2022.

Kenaikan UMP DKI Jakarta juga dipersoalkan, kata Said, karena besarannya lebih kecil ketimbang daerah sekitar lainnya seperti Bogor. Pemerintah kota Bogor merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen. Selain itu ada sejumlah daerah lain yang kenaikan UMP-nya lebih tinggi dari DKI Jakarta adalah Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Selanjutnya: Said menilai Penjabat Gubernur DKI Jakarta...






Transmart Tutup Permanen 7 Gerai, Pertanda Ekonomi Lesu atau Salah Strategi Bisnis?

7 jam lalu

Transmart Tutup Permanen 7 Gerai, Pertanda Ekonomi Lesu atau Salah Strategi Bisnis?

PT Trans Retail Indonesia atau Transmart menutup tujuh gerainya belakangan ini. Apakah ini pertanda ekonomi lesu atau ada kesalahan strategi bisnis?


Airlangga Hartarto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Menunjukkan Prospek Cerah

13 jam lalu

Airlangga Hartarto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Menunjukkan Prospek Cerah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek cerah.


Bom Waktu Lonjakan Inflasi Tersebab Kelangkaan Minyakita

22 jam lalu

Bom Waktu Lonjakan Inflasi Tersebab Kelangkaan Minyakita

Tak sedikit pedagang mengeluh kesulitan mendapatkan minyak goreng merek Minyakita di berbagai daerah. Hanya akan jadi bom waktu inflasi.


Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

1 hari lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

1 hari lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

1 hari lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

1 hari lalu

Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

Kajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.


Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

1 hari lalu

Heru Budi Minta MRT Jakarta Bikin Kajian Alternatif Depo Ancol Barat

Dirut MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan ada tiga titik lokasi alternatif depo MRT di sekitar Ancol Barat, yaitu di kawasan Ancol Marina.


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

1 hari lalu

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi.