52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI

TEMPO.CO, Batam - Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Artinya, 75 persen nomor identitas itu telah terintegrasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa integrasi data NIK dengan NPWP terus berjalan. Integrasi berjalan bertahap hingga nanti NIK sepenuhnya berlaku sebagai NPWP.

Baca: Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

"Per 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta [NIK] yang telah terintegrasi [sebagai NPWP]. Jadi, kalau dipresentasekan sudah lebih dari 75 persen," ujar Neil dalam media briefing Ditjen Pajak, Selasa 29 November 2022.

Pemerintah menetapkan bahwa NIK resmi menjadi NPWP sejak Kamis 14 Juli 2022. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 112/2022, tertulis bahwa wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk telah resmi menggunakan NIK. Adapun, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit.

Pemerintah akan mengaktivasi NIK menjadi NPWP berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan. Meskipun NIK resmi berlaku, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap memberikan NPWP format 15 digit.

"NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023," tertulis dalam PMK 112/2022.

Hinggat tahun depan pemerintah akan melakukan pemadanan data kependudukan dengan NPWP format 15 digit yang sudah ada sebelum PMK 112/2022 berlaku, sehingga semakin banyak NIK yang valid berlaku sebagai NPWP.

Jika ditemukan data yang tidak valid, wajib pajak terkait akan dibuhubungi oleh Ditjen Pajak dan dimintai konfirmasi.

Pemerintah menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK dan wajib pajak lainnya menggunakan NPWP format 16 digit untuk keperluan administrasi.

Selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi pun sudah harus menggunakan NIK dan NPWP format 16 digit.

Baca: Ingatkan Kemenkeu, Pakar Siber Soroti Peluang Kebocoran Data NPWP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

1 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


9 Cara Mengisi Fax NPWP Online yang Mudah Dilakukan

1 hari lalu

9 Cara Mengisi Fax NPWP Online yang Mudah Dilakukan

Agar Anda bisa mendapatkan NPWP maka harus membuatnya secara online yang mana dalam prosesnya harus mengisi Fax NPWP secara online juga.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

2 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 13.000 Jadi Rp 1,042 Juta per Gram

3 hari lalu

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 13.000 Jadi Rp 1,042 Juta per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam pada Kamis pagi, 2 Februari 2023 naik Rp 13.000 menjadi Rp 1.042.000 per gram.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

3 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

4 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

6 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

6 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

6 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

6 hari lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).