Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis sigi terbarunya mengenai pengetahuan dan sikap publik terhadap program reformasi perpajakan. Hasilnya, hanya 18 hingga 19 persen responden yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP.)

Adapun kelompok rumah tangga dengan tingkat pendapatan kotor Rp 4 juta, sebanyak 45-46 persennya sudah memiliki NPWP. "Namun demikian, tampak masih sangat besar yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak, sekitar 39-40 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara perilisan survei secara virtual pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak. Sekitar 36,7 persen kelompok karyawan memiliki NPWP. Di antara yang memiliki NPWP itu, sekitar 73 persen telah patuh membayar pajak.

Sementara itu, kelompok wirausaha merupakan kelompok terbesar untuk segmen produktif yang memiliki NPWP. Jumlahnya 18,7 persen. Namun, tingkat kepatuhan membayar pajak kelompok wirausaha paling rendah, yakni sekitar 57 persen.

Di sisi lain, sekitar 74 sampai 75 persen pemilik NPWP merasa mudah dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. Secara umum, survei juga menunjukkan tidak banyak perubahan terkait faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menunaikan kewajiban pajak. Namun pada kelompok
yang lebih potensial membayar pajak, peraturan perpajakan sulit dipahami.

"Ini kemungkinan karena sosialisasi dari petugas pajak yang jarang diterima publik," kata Burhanuddin.

Baca juga: Integrasi NIK dan NPWP Berisiko terhadap Keamanan Data Pribadi, Perlu Regulasi

Sementara itu, mayoritas responden merasa cukup atau sangat percaya bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong. Kendati begitu, banyak publik yang kurang atau bahkan tidak paham dengan pajak dan manfaat uang pajak.

Burhanuddin bukan hanya menyoroti persoalan sosialisasi, tapi juga persuasi publik tentang perpajakan. Menurut Burhanuddin, segmen pajak tampak sangat sempit. Karena itu, perlu ada reformasi sektor perpajakan jika ingin meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

"Tapi hal ini sangat sensitif, perlu sangat hati-hati, terlebih di tengah situasi yang sulit sekarang karena efek kenaikan harga BBM," ujarnya.

Ia menuturkan warga secara umum, termasuk pembayar pajak yang memiliki NPWP, mayoritas menolak kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar yang berakibat naiknya harga BBM. Argumennya, harga minyak dunia mengalami peningkatan sehingga beban APBN semakin membengkak lebih dapat diterima oleh kalangan pembayar pajak, namun bentuk subsidi ideal bagi mayoritas warga adalah harga barang yang murah. Sehingga, dapat dinikmati seluruh masyarakat, termasuk menurut pembayar pajak.

Adapun penarikan sampel dalam survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei itu, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: NIK Jadi NPWP Tak Jadikan Semua Rakyat Bayar Pajak, Kemenkeu: Hanya Sarana Administrasi






52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

13 jam lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

14 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

20 jam lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

2 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

4 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

4 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

5 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

5 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

5 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022