Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Siapkan Aturan Kemudahan Berusaha dan Izin Investasi

Sebuah mobil keluar dari gerbang pusat Persemaian Mentawir di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 18 Agustus 2022. Pembangunan pusat persemaian bibit tanaman di lahan seluas 120 hektare tersebut dapat memproduksi hingga 15 juta bibit benih pohon dalam satu tahun yang difungsikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta -Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan dilakukan oleh pemerintah secara masif mulai 2023. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait kemudahan berusaha dan perizinan investasi. 

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas, Diani Sadiawati.

"Kita sudah persiapkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan berusaha dan perizinan, serta fasilitas investasi, ini tidak lain dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara," ujar Diani dalam diskusi sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa, 22 November 2022. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pasal 12 mengatur, Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN Nusantara diberikan kewenangan khusus, diantaranya kewenangan pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus pada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka pembangunan IKN Nusantara.

Diani mengatakan di dalam Undang-Undang pasal 12 ayat 3 ada pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kewenangan khusus.

"Karena di dalam pelaksanaannya otorita IKN ini unik dan perlu diberikan kewenangan khusus yang sepanjang deliniasi 256.142 hektar, di luar itu tentu tetap berlaku ketentuan yang berlaku reguler," ucapnya. 

Lebih lanjut, Diani mengatakan otorita IKN Nusantara memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen atau Rp 446 triliun.

"Sisanya memang diminta pada otorita IKN mencari sumber-sumber lain dari hasil kerja sama KPBU dengan swasta dan semuanya ini dalam pembangunan harus mengacu pada rencana induk tentunya," tuturnya.

Terkait dengan Pembangunan IKN Nusantara Diani Sadiawati mengatakan pembangunan ini merupakan program prioritas nasional sehingga pembangunan harus tetap berjalan meski terjadi pergantian presiden.

Dalam forum ini, Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terkait kewenangan otorita tentang angka kemiskinan begitu Kepala otorita dan Wakil otorita sudah di tunjuk pada akhir Desember seluruh struktur terisi dan sudah dapat bekerja secara penuh dengan kewenangan yang dimiliki. 

"Insyaallah akhir Desember seluruh struktur sudah terisi dan dapat kerja secara penuh dengan kewenangan yang dimiliki, dimana tadi sudah dijelaskan oleh Diani Sadiwati bahwa akan ada Peraturan Pemerintah (PP) dengan kewenangan khusus otorita dan perizinan serta kesempatan berinvestasi dan berusaha," ucapnya.

"Pada saat diprinsipkan untuk menjadi pusat pertumbuhan, salah satu indikatornya tidak boleh ada angka kemiskinan dan kesenjangan ekonlmi di IKN. Semuanya akan mendukung bagaimana otorita bisa mengembangkan seluruh strategi dalam perencanaan hidup, tidak hanya strategi pembangunan infrastrukturnya namun juga strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budayanya," tambahnya.

NABILA NURSHAFIRA 

Baca Juga: Direktur Grab Indonesia Sebut Peluang Bisnis Digital di Indonesia Masih Terbuka Lebar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

10 jam lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

13 jam lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

14 jam lalu

Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

Jokowi meyakini anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.


Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

17 jam lalu

Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

Nilai ajuan investasi industri SMK yaitu mencapai Rp 2,3 triliun.


Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

23 jam lalu

Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

Menteri Modal Bahlil Lahadalia menyebut membuka lapangan pekerjaan baru utamanya pada perusahaan yang memiliki investasi asing tidaklah mudah.


Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

Jokowi yang geram lantaran Indonesia menjadi negara importir tepung ikan terbesar. Padahal Indonesia adalah eksportir nomor satu ikan tuna, cakalang,


Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

1 hari lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


Pertumbuhan Investasi Tak Berbanding Lurus dengan Lapangan Kerja, Ini Penjelasan Bahlil

1 hari lalu

Pertumbuhan Investasi Tak Berbanding Lurus dengan Lapangan Kerja, Ini Penjelasan Bahlil

Bahlil Lahadalia menyebut, tingginya nilai investasi yang masuk ke Indonesia tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal.


Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

1 hari lalu

Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

1 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.