TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan pemulihan perekonomian Indonesia bisa terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu karena kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar dapat mendorong kenaikan level inflasi. Sementara itu, jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, menurut Bhima, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi.
"Imbasnya, target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ucap Bhima saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya berpengaruh pada masyarakat miskin. Masyarakat kelas menengah rentan pun akan terdampak oleh kenaikan harga BBM itu. Musababnya, masyarakat kelas menengah rentan yang kuat membeli Pertamax, saat ini banyak yang bermigrasi ke Pertalite.
Sehingga, jika harga Pertalite ikut naik maka kelas menengah akan mengorbankan dana belanja lain. "Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," kata dia.
Alhasil, menurut Bhima, permintaan industri manufaktur bisa terpukul, kemudian serapan tenaga kerja bisa terganggu.
Melansir data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bhima mengatakan sepanjang Januari hingga Juli 2022, serapan subsidi energi baru mencapai Rp 88,7 triliun. Sementara APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB pada periode Juli.
Artinya, tutur Bhima, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk mendorong penerimaan negara. "Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi," ucapnya.
Menurut Bhima, alternatif atau win-win solution yang bisa dilakukan pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan, dan perkebunan besar. Dengan tutup kebocoran solar, menurutnya pemerintah bisa menghemat pengeluaran subsidi. Karena, 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.
"Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga untuk jenis pertalite dan solar," kata Bhima.
Selain itu, ia berpendapat pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Ia meminta pemerintah mencermati kembali wacana kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah dinyatakan oleh sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah," tuturnya. Sebab, pemerintah harus memikirkan kesiapan masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir menyentuh 11persen secara tahunan per Juli 2022.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
