Krakatau Steel Sebut Impor Baja Rugikan Negara 3,35 Triliun, Kemendag: Sudah Kami Amankan

Suasana pembuatan baja di Pabrik Krakatau Steel, Cilegon, Banten, 26 November 2014. PT Krakatau Steel resmi memiliki pabrik pipa baja, melalui anak usahanya PT KHI Pipe Industry. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Veri Anggrijono mengungkapkan kementeriannya telah mengamankan lokasi baja ilegal. 

"Minggu depan Pak Menteri akan meninjau baja yang diamankan. Selasa atau Kamis," ujar Veri di Jakarta Convention Center pada Jumat, 5 Agustus 2022.

Veri mengungkapkan Kemendag memang sudah mengendus pelaku usaha baja yang importasinya tidak sesuai ketentuan. Adapun soal kerugian negara yang disebut oleh Krakatau Steel, Veri mengatakan baru mengamankan satu per satu lokasi sehingga belum bisa memastikan total kerugian negara dari kasus impor baja ilegal itu. 

Menteri Zulkifli Hasan pun menyatakan tengah bersiap memberantas praktik impor baja ilegal. "Tunggu tanggal mainnya, ada beberapa pelaku baja ilegal kita akan sikat!" ujarnya usai melepas ekspor baja ke Selandia Baru dari PT Gunung Raja Paksi (GRP) di Bekasi, Rabu, 26 Juli 2022.

Tapi kala itu ia enggan menjelaskan lebih lanjut perihal pelaku baja ilegal yang akan diperiksa dan berapa besar kerugian negara akibatnya. 

Sebelumnya, Direktur Komersial PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Melati Sarnita menyebutkan saat ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan praktik impor baja ilegal. Selain berpengaruh besar pada kinerja industri baja nasional, menurutnya impor baja ilegal juga telah merugikan keuangan negara.

"BIla dirupiahkan, kerugian negara bisa mencapai Rp 3,35 triliun per tahun (asumsi kurs Rp 14.850 per dolar AS)," ujar Melati kepada Tempo, Rabu, 27 Juli 2022.

Ia menjelaskan banyak impor baja yang diindikasi dilakukan secara unfair seperti dumping dan circumvention (pengalihan pos tarif). Ketua Klaster Flat Product dari Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA) itu menjelaskan pengalihan pos tarif memungkinkan pengusaha tak perlu membayar bea masuk produk yang diimpor.

Bea masuk umum atau Most Favoured Nation (MFN) dan bea masuk trade remedies adalah dua di antara contohnya tarif yang harus dibayar. Dengan tak membayar bea masuk itu, kata Melati, potensi pendapatan negara bisa hilang

Ia lalu mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata nilai impor baja paduan dari seluruh negara untuk produk baja canai panas atau HRC, plate, CRC/S, WR, bar, section, dan coated sheet selama tahun 2016 hingga 2021 sebesar US$ 1,67 miliar per tahun.

Kalangan pengusaha memperkirakan sebanyak 90 persen dari produk impor itu masuk dengan tak membayar bea masuk lewat praktik circumvention. Dengan begitu, hitungan potensi kerugian negara bisa dihitung dengan mengalikan nilai impor US$ 1,5 miliar dengan Bea Masuk MFN sebesar 15 persen yakni US$ 225,7 juta.

Baca Juga: Mendag Minta Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor Baja ke Negara Potensial






Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

1 hari lalu

Bahas Beras, Mendag: Apapun Gejolak di Pasar, Pemda Diharapkan Jaga Sesuai Harga Standar

Zulkifli Hasan memastikan stok beras secara nasional aman dan stabilitas harga beras tetap terjaga


Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

1 hari lalu

Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Platform data dan informasi neraca komoditas dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga.


Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

2 hari lalu

Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian.


Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

2 hari lalu

Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

Mohammad Faisal mengungkapkan rencana penyerapan seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan.


Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

2 hari lalu

Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

Kemendag menyatakam hampir seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami penurunan harga.


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

2 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Klaim Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Kemendag: Secara Umum Belum Ada Gejolak

3 hari lalu

Klaim Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Kemendag: Secara Umum Belum Ada Gejolak

Kemendag memastikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah secara umum masih terkendali setelah kenaikan harga bahan bakar minyak.


Fluktuasi Harga Kedelai, Badan Pangan: Saat Ini Sangat Tergantung Impor

3 hari lalu

Fluktuasi Harga Kedelai, Badan Pangan: Saat Ini Sangat Tergantung Impor

Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat suara perihal meroketnya harga kedelai di tingkat perajin tahu tempe yang mencapai Rp13.000 per kilogram (kg).


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

4 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.