![Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva membuat pernyataan pada konferensi pers pembukaan selama Annual Fall Meetings IMF dan Bank Dunia 2019 dengan para menteri keuangan dan gubernur bank, di Washington, AS, 17 Oktober 2019. [REUTERS/Mike Theiler]](https://statik.tempo.co/data/2021/09/24/id_1053365/1053365_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau IMF telah membuka kemungkinan untuk memangkas proyeksi ekonomi global pada 2022 dan 2023. Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, hal itu akan berdampak buruk pada pemulihan ekonomi Indonesia.
"Ekonomi global yang dipangkas akan menyebabkan stagflasi yang buruk bagi pemulihan ekonomi domestik," ujar Bhima saat dihubungi, Ahad, 17 Juli 2022.
Risiko lainnya adalah penurunan ekspor dan penerimaan komoditas yang melemah. Bhima berujar, resesi di sebagian negara juga bisa menular ke pasar keuangan dan perbankan nasional.
Bhima menilai meskipun ada ancaman resesi global, Indonesia sejauh ini masih menikmati kenaikan harga komoditas. Tapi ia mewanti-wanti hal tersebut bersifat semu lantaran fluktuasi harga bisa membahayakan ketahanan eksternal.
Cadangan devisa cukup gemuk namun lebih ditopang oleh penerbitan utang, menurut Bhima, dalam jangka menengah akan membuat beban bunga semakin tinggi di tengah risiko naiknya suku bunga acuan dan selisih kurs. "Jadi kita tidak bisa enteng," ucapnya.
Ia juga menyoroti masalah pangan di Tanah Air yang sebenarnya rapuh. "Ini menurut data global food security index 2021," kata dia.
Artinya, menurut Bhima, ada masalah serius soal keterjangkauan pangan bagi kelompok rentan. Indonesia berada di posisi 69 dunia tertinggal dibanding negara tetangga Asean seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia.
Dari sisi makro ekonomi, kata Bhima, kini masalahnya bukan sekedar rasio utang yang dianggap aman, tapi juga kemampuan bayar utang yang tercermin pada debt service ratio atau DSR yang relatif riskan di angka 36,7 persen. Apalagi besaran penerimaan valas untuk membayar bunga utang juga masih diperdebatkan.
Tahun depan juga ada banyak kebutuhan dana pembangunan yang membuat risiko pelebaran defisit anggaran. Beberapa tambahan biaya itu berasal dari penyelenggaraan pemilu serentak yang mencapai Rp 110 triliun hingga pelebaran dana kompensasi dan subsidi energi lebih dari Rp 500 triliun.
Selanjutnya: risiko defisit anggaran membesar, utang makin berat...
