Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masih Ada 900 Ribuan Set Top Box Gartis, Simak 5 Syarat untuk Mendapatkannya

image-gnews
Set Top Box produksi PT. Pampas - Nextron Teknologi Indonesia yang diekspor ke Brasil. Pemerintah merencanakan membagikan 6,8 juta perangkat pendukung migrasi ke siaran TV digital itu sebelum 22 November 2022. (ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Set Top Box produksi PT. Pampas - Nextron Teknologi Indonesia yang diekspor ke Brasil. Pemerintah merencanakan membagikan 6,8 juta perangkat pendukung migrasi ke siaran TV digital itu sebelum 22 November 2022. (ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini masih ada 900 ribuaan set top box (STB) gratis yang belum dibagikan ke rumah tangga miskin. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mencatat hingga kini baru 87.000 perangkat yang sudah dibagikan ke rumah tangga miskin yang masuk kriteria penerima bantuan.

Padahal sebelumnya pemerintah telah menyiapkan bantuan set top box gratis sebanyak 1 juta unit STB dan ditargetkan rampung dibagi ke rumah tangga sasaran pada bulan depan, yakni Agustus 2022.

Situs siarandigital.kominfo.go.id yang dikutip pada Ahad, 3 Juli 2022 mencatat sedikitnya ada lima syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan bantuan set top box gratis itu.

Berikut ini adalah 5 syarat yang harus dipenuhi:

  1. WNI
  2. Masuk pada golongan keluarga miskin
  3. Minimal dalam satu keluarga memiliki satu TV analog
  4. Terdaftar pada DTKS Kemensos atau perangkat daerah di bidang sosial lainnya
  5. Berlokasi di dalam cakupan yang terdampak Analog Switch Off (ASO)

Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang menggarisbawahi tidak semua keluarga miskin berhak mendapatkan STB gratis. "Hanya yang di rumahnya memiliki tv analog. Kalau dibagikan set top box, tetapi di rumahnya tidak ada televisi, ya tidak bisa digunakan perangkat," kata Philip.

Adapun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dikeluarkan Kementerian Sosial menyatakan ada 6.737.971 rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah terdampak migrasi siaran TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO).

Data tersebut memperlihatkan detail informasi penerima bantuan STB gratis seperti nama, NIK, KK, hingga alamat lengkap.

Adapun pengadaan dan pendistribusian set top box gratis TV digital untuk rumah tangga miskin ini dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dan penyelenggara multipleksing (operator siaran TV digital). Hal ini dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan ASO dengan rincian 1 juta unit dari pemerintah dan 4.177.760 dari penyelenggara multipleksing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator Infrastruktur Penyiaran Ditjen PPI Kemenkominfo Indra Siswoyo menjelaskan pemerintah menggunakan DTKS Kementerian Sosial sebagai basis pemberian Set Top Box gratis. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya, pihaknya juga terus memutakhirkan data dari Kementerian Dalam Negeri agar calon penerima betul-betul tepat sasaran.

Indra menjelaskan, pada pertama, sudah dilakukan pendistribusian yang dibantu oleh PT POS Indonesia ke 87.000 rumah tangga miskin dari total 1 juta bantuan set top box yang akan dibagikan oleh pemerintah pada tahun ini.

"Artinya, masih ada kurang lebih 900.000 lagi yang belum disalurkan ke rumah tangga miskin calon penerima," kata Indra. "Rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan set top box gratis ini salah satu syaratnya adalah wilayahnya harus terjangkau siaran TV digital."

BISNIS

Baca: Harga Cabai Meroket Tembus Rp 100 Ribu, Mentan: Ada yang Membahagiakan, Petani Turut Menikmati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkominfo Ingin Tingkatkan Pengelolaan Spektrum Frekuensi Lewat Forum APSMC

5 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat meresmikan pembangunan Fasad dan Gedung UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Makassar, di Gowa, Kamis 1 Februari 2024.
Kemenkominfo Ingin Tingkatkan Pengelolaan Spektrum Frekuensi Lewat Forum APSMC

Agenda prioritas Indonesia dalam APSMC adalah saling berdiskusi soal tantangan dan pengalaman dalam manajemen spektrum frekuensi.


Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

11 hari lalu

Kemenkominfo Nyatakan Hoaks Isu MUI Serukan Boikot Produk Aqua

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberikan cap hoaks pada sejumlah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) memboikot produk air minum dalam kemasan merek Aqua karena dianggap pro-Israel.


Anggota DPRD DKI Jakarta Ragukan Akurasi Data Sosial untuk KJMU

51 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Anggota DPRD DKI Jakarta Ragukan Akurasi Data Sosial untuk KJMU

Mahasiswa penerima KJMU didasarkan pemeringkatan kesejahteraan atau desil yang terdapat di dalam DTKS.


Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

52 hari lalu

Ilustrasi Televisi Digital di Program Analog Switch Off (ASO). (Antara/Pixabay)
Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.


Beda KJMU dan KJP Plus yang Ramai Disorot karena Disebut Akan Dicabut Heru Budi

53 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Beda KJMU dan KJP Plus yang Ramai Disorot karena Disebut Akan Dicabut Heru Budi

Pemprov DKI Jakarta disebut akan mencabut KJMU dan KJP Plus. Lalu, apa beda keduanya?


Dinas Pendidikan DKI Jakarta Respons Isu KJMU Dicabut

53 hari lalu

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat berada di SMPN 193 Cakung Jakarta Timur pada Jumat pagi, 13 Oktober 2023. TEMPO/AISYAH AW
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Respons Isu KJMU Dicabut

Dinas Pendidikan Pemprov DKI merespon isu pencabutan sepihak Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).


Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

58 hari lalu

Logo X terlihat di bagian atas kantor pusat platform X, dahulu Twitter, di pusat kota San Francisco, California, AS. REUTERS/Carlos Barria
Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengagendakan memanggil Twitter karena adanya iklan judi online.


Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!

58 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi bertemu dengan Diaspora Indonesia yang berada di Barcelona, Spanyol, Selasa (27/02/2024). Pertemuan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam Lawatan Menkominfo di Spanyol. - (PeyHS)
Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!

Keterlibatan warga negara memiliki arti penting agar percepatan transformasi digital lebih mudah diwujudkan.


Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

20 Februari 2024

Ilustrasi mahasiswa. shutterstock.com
Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka 2024 yang berlangsung mulai 12 Februari hingga 31 Oktober 2024.


Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

13 Februari 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat.