TEMPO.CO, Jakarta - Penyertaan modal negara atau PMN pada 2022 bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cair pada tahun ini, termasuk bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan pemerintah memastikan akan menyuntik modal kepada Garuda Indonesia setelah para kreditur menyetujui skema restrukturisasi utang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PMN dalam bentuk rights issue itu menjadi salah satu langkah penyelamatan Garuda Indonesia dari kondisi keuangan yang amat buruk.
"Angkanya, itu nanti saya akan bawa ke Komisi XI," kata Rionald pada Jumat 24 Juni 2022.
Rionald memastikan proses pelaksanaan PMN bagi BUMN untuk tahun anggaran 2022 terus berjalan. Pencairan modal bagi seluruh BUMN akan berlangsung dan tuntas pada tahun ini. Artinya, tidak akan terdapat penundaan atau pencairan sebagian pada tahun depan.
“Ada yang sedang berproses, tetapi tidak akan carry over,” kata Rionald.
Dia menyebut bahwa terdapat sebagian alokasi yang masih dalam cadangan pembiayaan. Terkait hal itu, Rionald akan membahasnya bersama Kementerian BUMN mengenai perusahaan yang disasar dalam penggunaan cadangan pembiayaan itu.
Terdapat pula proses pencairan PMN yang sudah berjalan dan perkembangannya baik. Hal tersebut terutama menyangkut PMN kepada perusahaan-perusahaan pelat merah yang telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Misalnya 2022 ini ada yang untuk Hutama Karya, rights issue Waskita, Adhi Karya, karena sudah dilaporkan kepada DPR jadi itu sudah berjalan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia menyetujui PMN senilai Rp7,5 triliun dari pemerintah. Suntikan modal itu dapat dicairkan hanya jika GIAA berhasil damai dengan kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Selain menyetujui PMN, Panja tersebut memberikan sejumlah rekomendasi lainnya, seperti dukungan terhadap pelaksanaan skema penyelamatan dari Garuda Indonesia bersama Kementerian BUMN.
Lalu, Panja pun meminta GIAA bersama Kementerian BUMN menyampaikan laporan secara berkala terkait proses penyelamatan.
GIAA sendiri berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dalam dua tahap.
Menurut Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pemerintah akan menyuntik dana senilai Rp7,5 triliun lewat rights issue pertama pada kuartal III/2022, sehingga porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.
“Kemudian, penawaran rights issue kedua akan dicari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51 persen,” kata Tiko dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Selasa 7 Juni 2022.
Baca: Erick Thohir: Pelita Air untuk Milenial, Garuda Tetap Layani Kelas Premium
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
