"Masa punya ratusan ton, jutaan hektar tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak enak keluar terima duit. Adil enggak tuh?" kata Luhut.
Ia berharap dengan adanya audit perusahaan kelapa sawit, asas keadilan dalam industri ini di Indonesia dapat terus ditetapkan. Ia mengingatkan pada perusahaan-perusahaan tersebut bahwa kebijakan audit merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Nah itu yang sekarang dengan audit itu kita lakukan dengan benar, dengan benar, berkeadilan, itu keinginan presiden. Jadi rakyat itu harus terima dengan berkeadilan," tutur Luhut.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Kenaikan Tiket Borobudur Ditunda, Luhut: Kuota Pengunjung 1.200 Kami Pegang
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini